Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020

Articles

• OPTIMALISASI DALAM PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI

  Adji Sambodo Pangestu

• ANALISIS YURIDIS KETENTUAN HAK MENDAPATKAN UPAH BAGI PEKERJA YANG MENJALANKAN TUGAS SERIKAT PEKERJA

  Aldi Nurhedianto

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBEBANI BIAYA PERKARA PIDANA YANG MELEBIHI KETENTUAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.14- PW.07.03 POINT 27 TANGGAL 10 DESEMBER 1983 (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks)

  Awandayuri Wenny Kurniasari

• ANALISIS PЕRJANJIAN WARALABA ROOSTЕR CHICKЕN FIGHTЕR DITINJAU DARI PASAL 50 HURUF b UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TЕNTANG LARANGAN PRAKTЕK MONOPOLI DAN PЕRSAINGAN USAHA TIDAK SЕHAT

  Diah Kartika Sari

• PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP ASET YANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnd.)

  Dimas Anggara Kurniawan

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA. YK dan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 50/Pdt.G/2013/PA. Tlm)

  Fikri Abdhing Swasana

• PEMBEBANAN VIRTUAL PROPERTY SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN

  Jeremia Jovan

• TINJAUAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABLITAS TERHADAP JALUR PEMANDU DI KOTA MALANG

  Jihan Dewi Nabila

• PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PASAL 9 HURUF (b) NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API TERHADAP KEBIJAKAN PT. KERETA API INDONESIA DALAM PENJUALAN TIKET BERDIRI (TANPA NOMOR TEMPAT DUDUK) KERETA API PENATARAN DHOHO

  Ayu Chrisanti

• PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBATALAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA

  Dika Putri Ainnur Rahmawati

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PADA PUTUSAN NOMOR 9- K/MIL/2019 DAN PUTUSAN NOMOR 311-K/MIL/2018

  Elrianti Viski Amalia

• EFEKTIVITAS PASAL 66 POJK NOMOR 4/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BPR MENGENAI KEWENANGAN OJK DALAM PEMBERIAN SANKSI BAGI BPR YANG TIDAK MEMBUAT LAPORAN TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN

  Ni Putu Nanda Puspita

• TINJAUAN YURIDIS PADA PENGATURAN PELARANGAN IMPOR LIMBAH KE INDONESIA

  Danang Yudha Octavianto

• PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALANG MELALUI BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM HAL SEKTOR PARIWISATA (Studi Di Perusahaan Umum Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang)

  Lucy Erdika

• ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZEEI

  Arimbi Silvia Fanani

• PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT KESEMPATAN IZIN LUAR BIASA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

  Kiki Krisnawati Sianturi

• RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM MENOLAK ATAU MENERIMA PERMOHONAN RESTITUSI OLEH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

  Nikolas Herbert Apridian Gultom

• IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM DILUAR SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

  Purnamasari Vania Sinaga

• TANGGUNG JAWAB PEJABAT NEGARA DALAM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) STUDI NORMATIF PMK NOMOR 83/PMK.06/2016

  Quinta Verennisa Fereiro

• KONSEP PEMUSNAHAN SISA EMBRIO IN VITRO FERTILIZATION (IVF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

  Sarifa Amina Kahar

• ANALISIS YURIDIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS (STUDI KASUS LAPORAN KEUANGAN PT. GARUDA INDONESIA TBK)

  Ardanti Cahya Pramesti

• PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TERKAIT DENGAN PENYELUNDUPAN SAMPAH PLASTIK MELALUI IMPOR KERTAS BEKAS (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal B

  Risma Yustika Pragianti

• TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KELUARGA DIPLOMAT ATAS TERJADINYA PERISTIWA KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN WARGA NEGARA PENERIMA

  Sila Rizki Mauliddini

• BATASAN PENERAPAN PRINSIP INVIOLABILITY TERHADAP TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN PEJABAT DIPLOMAT DARI PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SESUAI KONVENSI WINA 1961

  Aditya Bagus Wicaksono

• PENGECUALIAN UNDOCUMENTED IMMIGRANT MUSLIM ATAS KEWARGANEGARAAN INDIA DALAM CITIZENSHIP AMENDMENT ACT 2019 DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

  Yogatama .

• PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BERBASIS ONLINE DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

  Yoskarini Gadis Anindhira

• KETIDAKSEIMBANGAN KEDUDUKAN KONSUMEN DAN PT. PLN DALAM PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang)

  Ray Daniel Nababan

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PAY LATER TERKAIT PENGGUNA YANG WANPRESTASI PADA TRANSAKSI MARKETPLACE

  M. Rifky Saputra

• STATUS HUKUM PENGALIHAN ASET TAK BERTUAN (UNCLAIMED ASSETS ) MILIK PEMEGANG SAHAM TANPA REKENING DANA NASABAH

  Bernando Antoni Sitorus

• PENERAPAN ASAS KETELITIAN DAN KECERMATAN DALAM PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)

  Alief Rafi Hastanto

• PERTANGGUNGJAWABAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KASUS PENEMBAKAN PEJABAT MILITER IRAN (JENDERAL QASEEM SOELAIMANI) DI WILAYAH IRAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

  Kandi Kirana Larasati

• PEMBERSIHAN SAMPAH RUANG ANGKASA OLEH NEGARA NON PELUNCUR BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA

  Hafizh Aditya Pratama

• ANALISIS YURIDIS KONSEP CRYPTOCURRENCY SYARIAH DALAM PERSPEKTIF KEABSAHANNYA SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

  Muhammad Eka Miftahu Surur

• BATASAN PENGATURAN FRASA “PELAYANAN YANG BENAR, JUJUR, DAN TIDAK DISKRIMINASI†TERHADAP PELAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM (KAJIAN YURIDIS PASAL 4 HURUF G UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

  Olivia Martha Dwi Putri