ANALISIS PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI TERKAIT PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Abstract

Alifi Azizah, I Nyoman Nurjaya, Fines Fatimah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169, Malang

E-mail: alifi.azizah@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam UUD NRI 1945 Pasal 14 Ayat (1) menyatakan dalam memberikan grasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pemberian Grasi kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berisikan pengertian grasi, ruang lingkup serta tata cara penyelesaian grasi. Namun tidak mengatur mengenai kriteria ideal pembatasan pemberian grasi atas kasus-kasus tertentu yang menyentuh rasa keadilan. Contohnya adalah pemberian grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak (Neil Bantleman, 2019). Pemberian grasi oleh Presiden bersifat progratif dan tidak melanggar Sistem Peradilan Pidana. Permohonan grasi juga merupakan salah satu bentuk dari hak terpidana untuk mendapat pengampunan Namun, seharusnya tidak menciderai nilai-nilai keadilan serta Hak Asasi Manusia, terutama korban, sesuai dengan tujuan pemberian grasi yang tercermin dalam konsideran Undang-Undang Grasi. Pemberian grasi seharusnya juga tidak menyalahi komitmen pemerintah untuk memberantas suatu kejahatan tertentu misalnya kejahatan serius dan kejahatan luar biasa, guna memberikan efek jera bagi pelaku. Sehingga untuk mencegah hal tersebut diperlukanlah Kriteria ideal pemberian grasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan kasus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Sehingga terumuskanlah urgensi pemberian grasi bagi terpidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana serta kriteria ideal pemberian grasi oleh presiden.

Kata Kunci: Grasi, Prerogratif, Sistem Peradilan Pidana, Kriteria Ideal, Kejahatan Serius

 

 

ABSTRACT

The 1945 Indonesian Constitution Article 14 of Paragraph (1) confirms that President should take into account the consideration of Supreme Court to grant reprieve. Granting reprieve is further governed in Law Number 22 of 2002 concerning Reprieve and Law number 5 of 2010 concerning Amendment to Law Number 22 of 2002 concerning Reprieve that involve the definition of reprieve, the scope of and the procedures to resolve cases of reprieve. However, ideal criteria of the scope of delivery of just reprieve over certain cases are not governed in the law. This is obvious in the sex crime against a child (Neil Bantleman, 2019). Reprieve granted by president is prerogative and does not violate Criminal Judicial System. Petition for reprieve is one of the defendant’s right to get a clemency, but it should not violate the values of justice and Human Rights, especially the victims, and it should be in line with the objective of granting reprieve as intended in the preamble of Law concerning Reprieve. Giving reprieve also should not violate the commitment of the government to eradicating certain criminal offenses involving serious and extra ordinary crimes to impose deterring effects on offenders. Thus ideal criteria are required in granting reprieve. This research employed normative-juridical method, statute, comparative, and case approach to help solve the legal issues. The urgency in granting reprieve for sex offenders is formulated in criminal judicial system and ideal criteria of granting reprieve by president.

Keywords: reprieve, prerogative, criminal judicial system, ideal criteria, serious crime