ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) KREDIT TERTENTU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR (BANK)

Abstract

Abstract

In order to carry out banking functions as an institution to channel credit to the public, the necessary legal certainty and legal protection against the implementation of the credit agreement is expected to provide a balanced position in the eyes of the law between the bank (lender) and the Customer (Debtor). The binding assurance is one thing that is very important in the provision of credit. Article 15 paragraph (5) UUHT regulates SKMHT to guarantee certain loans as contained in the Regulation of the Minister of Agriculture or the Head of BPN No. 4 of 1996 on Determination Deadlines SKMHT use to guarantee certain loans. The purpose of this study was to identify and analyze whether certain provisions of SKMHT to credit can provide the balance of legal protection against creditors (Bank) and the efforts of what to do in case of bad credit lenders with assurance through SKMHT binding position only. Legal research is a normative legal research using the approach of legislation and conceptual approach to analyze and determine whether certain provisions of the SKMHT for credit may guarantee repayment of the loan is problematic (executorial function). As well as to explore the legal consequences and efforts should be made to resolve the problem loans

The position of creditors in the case of the Power of Attorney to charge Mortgage (SKMHT) without being followed by administration of a creditor domiciled APHT as unsecured creditors who do not have the privilege as defined in Section 1132 of the Civil Code. This is in accordance with provisions in Article 1 paragraph (5), Article 10, Article 13 and Article 14 UUHT that the right collateral in the form Encumbrance will be obtained by a creditor after a Power of Attorney Imposing Mortgage (SKMHT) is followed by administration of Encumbrance and Registration Encumbrance Certificate publication rights to dependents (SHT).

Impact of the Position of Power of Attorney Imposing Mortgage (SKMHT) for certain loans that have not yet resulted in the creditor executorial function only as unsecured creditors in the legal guarantees so as not to have privilege over a guarantee. Such conditions lead to an imbalance in the legal protection for creditors related guarantees loan repayment

Key words: SKMHT, Certain Loans, executorial function

Abstrak

Dalam rangka menjalankan fungsi perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan Kredit kepada masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap terlaksananya perjanjian kredit yang diharapkan dapat memberikan kedudukan seimbang dimata hukum antara bank (kreditur) dan Nasabah (Debitur). Pengikatan jaminan merupakan salah satu hal yang yang sangat penting dalam pemberian kredit. Pasal 15 ayat (5) UUHT mengatur tentang SKMHT untuk menjamin kredit tertentu seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT untuk menjamin kredit tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah ketentuan SKMHT terhadap kredit tertentu tersebut dapat memberikan keseimbangan perlindungan hukum terhadap kreditur (Bank) dan upaya apa yang dapat dilakukan kreditur jika terjadi kredit macet dengan kedudukan pengikatan jaminan melalui SKMHT saja. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis dan mengetahui apakah ketentuan SKMHT untuk kredit tertentu tersebut dapat memberikan jaminan pelunasan terhadap kredit yang bermasalah(memiliki fungsi eksekutorial). Serta untuk menggali akibat hukum dan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut

Kedudukan Kreditur dalam hal Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa diikuti dengan pembebanan APHT  adalah kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tidak memiliki hak istimewa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka (5), Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 UUHT yang menyatakan bahwa hak jaminan yang berupa Hak Tanggungan akan didapatkan oleh kreditur setelah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut dilanjutkan dengan Pemberian Hak Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan hingga terbitnya Sertifikat hak Tanggungan (SHT).

Dampak dari Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk kredit tertentu yang belum memiliki fungsi eksekutorial mengakibatkan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren dalam hukum jaminan sehingga tidak memiliki keistimewaan atas suatu jaminan.

 

Kata kunci: SKMHT, kredit tertentu, fungsi eksekutorial