MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016

Articles

• PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA SYARI’AH JATIM

  Shinta Puspita Sari

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUAT (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

  Karina Prasetyo Putri

  • PDF

• PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

  Tini Kusriyaningsih

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ASAL TANAH PADA JUAL BELI TANAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2577/K/PDT/2012)

  Arif Rachman Hidayat

  • PDF

• KESESUAIAN ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERTIMBANGAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA (HGU) OLEH PANITIA B

  Wahyu Hartanto

  • PDF

• PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

  Yuniar Ariefianto

  • PDF

• DASAR PENILAIAN BUMI DAN BANGUNAN DIBAWAH HARGA PASAR (STUDI DI DIPENDA KABUPATEN MOJOKERTO)

  David Widianto

  • PDF

• IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP PENGELOLAAN YAYASAN PENDIDIKAN

  Ya’ Muhammad Irwansyah

  • PDF

• MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG KORBAN DAN TERSANGKA MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO KOTA)

  Ariek Indra Sentanu

  • PDF

• MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGALAMI KERUGIAN MATERIAL (STUDI DI POLRES JEMBER)

  Akmal Akmal

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AUSTRALIA)

  Debrina Rahmawati

  • PDF

• “RELEVANSI ACUAN YURIDIS NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK DAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN PEMUNGUTAN “BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN†(BPHTB) DI KOTA BATU TERHADAP PASAL 7 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 â€

  Zakiyatun Niyyah

  • PDF

• KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH UNTUK MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN TERTULIS MENGENAI TELAH DISAMPAIKANNYA AKTA KE KANTOR PERTANAHAN (Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, studi kasus di Kantor Pertanahan

  Prestiani Restuning

  • PDF

• PENGARUH KESALAHAN PENULISAN KOMPARISI TERHADAP SUATU AKTA AUTENTIK NOTARIS DITINJAU DARI HUKUM PEMBUKTIAN

  Kitria Ine Damayanti

  • PDF

• PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DI HADAPAN PPAT OLEH PEMBERI HIBAH

  Amirudin Fardianzah

  • PDF

• KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK

  Zainatun Rossalina

  • PDF

• KEWENANGAN PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

  Dhaniar Eka Budiastanti

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS PADA PT BUKIT INTAN INDOPERKASA BALIKPAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

  Iva Yulia Munawarah

  • PDF

• AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN

  Ika Putri Pratiwi

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP KEANGGOTAAN DEWAN DI DPRD

  Astin Yuni Wiyogo

  • PDF

• KEWENANGAN PEMANGKU ADAT DALAM JUAL BELI TANAH HAK ULAYAT (Studi Kasus Di Desa Waijarang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur)

  Jois Betania Minggu

  • PDF

• KONSISTENSI PENGATURAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MENGHADAPI KASUS DI PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN PEMANGGILAN NOTARIS. (analisis terhadap pasal 66 undang-undang No 2 Tahun 2014 Undang-undang Jabatan Notaris dengan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 49/

  Herman Faisal Siregar

  • PDF

• KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DALAM KONTEKS PENDAFTARAN TANAH

  Abdulloh Abdulloh

  • PDF

• PERJANJIAN PENGOPERAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG MASIH DALAM JAMINAN (STUDI DI PT BTN CABANG MALANG)

  Dody Arifiawan Wibianto

  • Untitled

• IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983

  Novita Setyoningrum

  • Untitled

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

  M. Riadhussyah

  • PDF

• PERAN BAGIAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI

  Chusnul Chotimah

  • PDF

• BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AGAR TIDAK MENJADI KORBAN DARI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI SITUS INTERNET

  Angga Astian Putra

  • PDF

• PERALIHAN HAK ATAS TANAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK PEREMPUAN MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DI HADAPAN PPAT DI BALI

  Ni Wayan Nella Ariesta Jaya

  • Untitled

• PELAKSANAAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF TANAH (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA TUBAN)

  Vivin Astharyna Harysart

  • PDF

• PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

  Rizaldi Adiwira Mardi Putra

  • PDF

• MAKNA PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS PADA ORANG TIDAK MAMPU TERKAIT SANKSI YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG JIKA TIDAK DIPENUHI (ANALISIS PASAL 37 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS NO.2 TAHUN 2014)

  Diah Ayu Puspita Sari

  • Untitled

• PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA PTPN XII PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT PENGGARAP DALAM MASA PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK

  Risano Rediale

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN WASIAT WAJIBAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16 K/AG/2010 DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 368 K/AG/1995

  Erwandi Erwandi

  • PDF

• KEKUATAN MENGIKAT PENGUMUMAN LAPORAN WASIAT SECARA ONLINE YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM BAGI NOTARIS

  Roswitha Isdiana Putri

  • PDF

• HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN

  Asri Muji Astuti

  • PDF

• PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA MENJUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH KAVELING DI KOTA DENPASAR

  Aditya Nugraha Nugraha Sulistyawan

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR JIKA PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KREDITUR

  Yunita Nerrisa Wijaya

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH BENGKOK

  Yulia Kumalasari

  • PDF

• UPAYA KREDITUR (BANK) UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN PEMBAYARAN PERJANJIAN KREDIT AKIBAT OBJEK JAMINAN BERPINDAH TANGAN KARENA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Di Bank Bukopin Cabang Manado Sulawesi Utara)

  Rezha Donald Makawimbang

  • Untitled

• PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

  Fanny Dewi Sukmawati

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM TERJADINYA PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN (KASUS PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SUAMI )

  Fitria Herawati

  • PDF

• KEKABURAN NORMA SYARAT UNTUK MELAKUKAN POLIGAMI DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF (A DAN B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  Herliany Herliany

  • Untitled

• IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEKERJA DALAM HAL UPAH DI KANTOR NOTARIS (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 88-98 TENTANG KETENAGAKERJAAN)

  Ganang Dwi Cahyono

  • Untitled

• EKSISTENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM MENCAPAI GOOD GOVERNANCE

  Michele Fransiska Senduk

  • Untitled

• HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA (Analisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)

  Mariska Yostina

  • Untitled

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA

  Lely Herlina

  • Untitled

• HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSFEKTIF HUKUM WARIS ADAT SASAK (Studi di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat)

  Haerul Anwar

  • PDF

• SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI BATAS WILAYAH DESA (Studi di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)

  Dzia Firdausy

  • PDF

• PENDUDUKANTANAH GARAPAN KELOMPOK TANI ANAK NEGERI TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN HAK ATAS TANAH GARAPAN (Studi Kasus Penguasaan Tanah oleh PT. Kalimanis Plywood Industries)

  Adhie Musjahranie Swastya Putra

  • PDF

• PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami)

  Dyna Martine Setyowati

  • PDF

• KARAKTERISTIK DAN BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS

  Ina Zakhina

  • PDF

• TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS ISI PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN

  Ane Fany Novitasari

  • Untitled

• KETERLIBATAN KOPERASI MAKMUR SEJAHTERA DALAM PENGURUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

  Mike Rizki Amalia

  • Untitled

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PRIORITY BANKING APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DANA (FRAUD) NASABAH BANK DENGAN LAYANAN PRIORITY BANKING

  Esa Putri Yuliana

  • Untitled

• TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. DEWATA ABDI NUSA YANG PAILIT KEPADA KONSUMEN (STUDI KASUS PERUMAHAN GRAHA DEWATA KOTA MALANG)

  Maria Widya Samina Boro

  • PDF

• URGENSI KEBERADAAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

  Ardisetyaning Cintia Primipara

  • PDF

• REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA EKOLOGI DAN MASYARAKAT

  Bisma Putra Mahardhika

  • PDF

• KONSEP ONE REGULATION AND ONE BODY DALAM PENGATURAN JUAL RUGI DI INDONESIA

  Lusy Febriana Kurnia

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT SURAT PERNYATAANPENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TERKENA RENCANA JALAN DI KOTA MALANG

  Enny Rahaju Widjajanti

  • PDF

• RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM BENTUK SIMPANAN UANG DALAM BANK

  Kurnia Astrea Ningrum

  • PDF

• PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT (Studi Kasus di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo)

  Sigit Budi Prabowo

  • PDF

• PENGUJIAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI LEMBAGA PRAPERADILAN

  Bernadetta Rumondang F S

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK BANK SELAKU KREDITOR DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DIJAMINKAN DI BANK DAN MASIH DALAM PROSES JUAL BELI DI PPAT (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1018K/PDT/2014)

  Mahda Mahda

  • Untitled

• IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

  Praptomo Praptomo

  • Untitled

• PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA NOTARIS ATAS DIHILANGKANNYA MINUTA AKTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROTOKOL NOTARIS

  Erlita Ratna Shantyadewi

  • PDF

• FORMULASI PENGATURAN BEA METERAI PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

  Ahmad Alaudin

  • Untitled

• EFEKTIVITAS PASAL 30 UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999, TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Suatu Penelitian Pasal 30 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia Di Kabupaten Kediri)

  Sonip Kaligis

  • Untitled

• MAKNA KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

  Muhammad Fatkhul Arif

  • Untitled

• AKIBAT HUKUM PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN ATAS TANAH BENGKOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

  Nadiyah Nadiyah

  • Untitled

• KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN CAMPURAN GUNA MEMPERTAHANKAN HAK MILIK ATAS PROPERTI

  Villa Satya Gama

  • Untitled

• EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG MENGGUNAKAN UPAYA PARATE EKSEKUSI Studi Kasus Putusan Nomor 26/PDT.G/2013/ PN.Psp.Sbh

  Yudhis Tira Cahyono

  • Untitled

• DISHARMONISASI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

  Erwin Adiabakti

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS JAMINAN BERUPA PIUTANG BERDASARKAN SURAT DAFTAR PIUTANG YANG DIBUAT OLEH PEMBERI FIDUSIA (Studi terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)

  Windy Permata Anggun

  • PDF

• KETERLIBATAN PERSEROAN TERBATAS VERSLUIS DALAM TRANSAKSI TANAH BEKAS HAK BARAT (Studi di Wilayah Hukum Kota Batu)

  Sachrizal Niqie Supriyono

  • PDF

• KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

  Vifi Swarianata

  • PDF

• PENGEMBANGAN KONSEP RAHN DALAM PEGADAIAN SYARIAH DI PT PEGADAIAN (PERSERO) INDONESIA

  Ira Chandra Puspita

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELAPORAN SALINAN DAFTAR AKTA KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004)

  Farokah Farokah

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN SIMULASI YANG BERBENTUK AKTA NOTARIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

  Umi Mamlu’ul Hikmah

  • PDF

• PERWUJUDAN ASAS KESEIMBANGAN ANTARA HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KLAUSUL BAKU PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (Studi kasus Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. PLN (Persero) Area Malang Dengan Kontraktor)

  Ardhita Indrasari

  • PDF

• IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS TANPA ADA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

  Nur Andayani

  • PDF

• KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

  Rikky Adhi Susilo

  • PDF

• IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH TANAH MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TNI SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 34 TAHUN 2004 DAN PERPRES NOMOR 43 TAHUN 2009

  Sapta Ilmiyati

  • PDF

• STUDI TENTANG PENDUDUKAN TERHADAP TANAH TIMBUL(AANSLIBBING) DI KAWASAN TEPIAN DANAU LIMBOTO PROVINSI GORONTALO

  Khairizal Dermawan Lahabu

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 (STUDI DI KANTOR POLISI RESORT KOTA MALANG)

  Azisia Pancapuri

  • PDF

• KONTRIBUSI KONSTITUSI MADINAH DAN KONSTITUSI NAGARAKRETAGAMA TERHADAP RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERKAIT HAK DAN KEBEBASAN BERAGAMA

  Muwaffiq Jufri

  • Untitled

• RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN

  Reza Putra Mahardika

  • Untitled

• PENYELESAIAN HUKUM OLEH BANK TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT YANG WANPRESTASI (Studi Di Kota Malang)

  Dyah Ayu Pratiwi

  • Untitled

• KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PEMLIHAN UMUM DAERAH DALAM MENYELENGARAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013

  Ansori Ansori

  • Untitled

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP JAMINAN TANAH HAK MILIK YANG BELUM BERSERTIPIKAT

  Rum Ary Damayanti

  • Untitled

• PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)

  Sadiq Ginting

  • Untitled

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KREDIT USAHA ATAS SITA EKSEKUSI HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG PENCAIRANNYA DIBERIKAN OLEH BANK KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Kasus Sita Eksekusi HGB di PT. Bank Mega Cabang Manado)

  Jason Alexannie Fralando Sinjal

  • Untitled

• KAJIAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN AKIBAT MURTAD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Nomor : 354/Pdt.G/2013/PA.PBR

  Mirna Citra Ranitabika

  • Untitled

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) KREDIT TERTENTU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR (BANK)

  Fuat Rifai

  • Untitled

• KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM HAK MEWARISI DITINJAU DARI HUKUM ADAT GORONTALO

  Muhammad Fardha Amir

  • Untitled

• KAJIAN YURIDIS PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERHADAP PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009

  Yohanna Endang

  • PDF

• URGENSI PENETAPAN LIMITASI WAKTU PEMERIKSAAN KESESUAIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN SEBELUM PEMBUATAN AKTA OLEH PPAT

  Nurudin Nurudin

  • Untitled

• PENENTUAN HARGA DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Di Kelurahan Madyopuro Kota Malang)

  Febriadi Febriadi

  • Untitled

• PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN BEKAS WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT MENJADI KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PARIWISATA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014-2034

  Risna Asrining Tyas

  • Untitled

• EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM KAWASAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PADANGAN BOJONEGORO JAWA TIMUR

  Okta Paradina

  • Untitled

• KEWENANGAN TNI-AL DALAM PENANGANAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

  Yeheskiel Katiandagho

  • Untitled

• PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)

  Evi Fajriantina Lova

  • Untitled

• KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PENGGUNA PIL DOUBLE L (TRIHEKSIFENIDIL HCL) DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN PIL DOUBLE L

  Rio Irnanda

  • Untitled

• PERAN PABRIK GULA KREBET BARU SEBAGAI AVALIS DALAM KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI TERKAIT DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN MITRA PETANI TEBU

  Anggit Briliantin

  • Untitled

• FORMULASI REGULASI UPAH MINIMUM YANG RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN PEKERJA/BURUH (Studi Implementasi Regulasi Upah Minimum Di Kabupaten Malang)

  Dian Dharu Rohmadhoni

  • Untitled

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN (ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK NOMOR: 0102/PDT.P/2013/PA.TL)

  Dewi Nasitah

  • Untitled

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM HAL PEKERJA NOTARIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

  Achmad Arif Kurniawan

  • Untitled

• PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG (Studi di Kota Mojokerto)

  Hascharia Budi Prasetyo

  • Untitled

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN SECARA DI BAWAH TANGAN (Studi kasus di Kota Malang)

  Fajar Adhitya Nugroho

  • Untitled

• EFEKTIVITAS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT ADAT TENGGER ( Studi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)

  Amelia Sabita Damayanti

  • Untitled

• KESERASIAN PENGATURAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGATURAN PADA BI, PPATK DAN LPP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

  Lucinda Handani

  • Untitled

• REFORMULASI DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG MENCERMINKAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

  Rahma Difa Sherfany

  • PDF

• AKIBAT HUKUM TIDAK DIBENTUK PERATURAN BUPATI YANG MENGATUR TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

  Kamaludin Lipa Lebu

  • PDF

• AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMOTONGAN GAJI SECARA SEPIHAK OLEH JURU BAYAR TERHADAP PIHAK BANK PADA KREDIT GOLONGAN BERPENGHASILAN TETAP (Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun)

  Firmansyah Deckiyanto

  • PDF

• PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENEGAK HUKUM KETIKA MEMERIKSA NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA SAAT MENJALANKAN JABATANNYA SEBAGAI NOTARIS (Studi Kasus Di Majelis Kehoratan Notaris, Jakarta)

  Herdy Laban Nariwo Pihang

  • PDF

• URGENSI KRIMINALISASI PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia)

  Lucky Elza Aditya

  • PDF

• KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TRAFFICKING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

  Retno Andriany Susilo

  • PDF