PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK BANK SELAKU KREDITOR DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG DIJAMINKAN DI BANK DAN MASIH DALAM PROSES JUAL BELI DI PPAT (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1018K/PDT/2014)

Abstract

Abstract

This study aims to determine the legal protection against the Bank in the Supreme Court ruling No. 1018K / PDT / 2014. The method used in this research is normative juridical methods, with inductive research specifications, sources of data used are primary data in the form of the Supreme Court Decision No. 1018K / PDT / 2014, Act and books of literature related to the research problem. The data obtained are presented in a systematic and qualitative data analysis.

Based on research conducted upon the decision there is a problem that the guarantee by the defendant do when they happen and selling process and in putusanya Supreme Court did not explain the form of compensation to be received by the guarantor / holder of a security interest, it is considered the author is very detrimental to the guarantor in this case PT. Permodalan Nasional Madani (the Bank).

Ratio decidendi or reasoning that the court judgment to come to a decision. In this case the legal basis used by the judge in deciding tort lawsuit is about the purchase agreement that is found in Article 1457 and Article 1458 of the Civil Code, which has the legitimate purchase when signing an affidavit before PPAT.

Therefore, the forms of legal protection against the Bank in the above cases found in Article 18 paragraph (4) UUHT. Droit  de Suite Bank to land the dispute objects lost by the cancellation of the encumbrance of debt and the debtor (defendant) to the bank still must be paid by the defendant, it can be done confiscation conservatoir. If the claimant really feel entitled to the land, the plaintiff may also request the cancellation of mortgages are on the ground to the court.

Key words: legal protection, bank, buying and selling

 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak Bank dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1018K/PDT/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deduktif, sumber data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1018K/PDT/2014, Undang-undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap putusan tersebut terdapat masalah bahwa penjaminan oleh tergugat dilakukan pada saat masih terjadi proses jual beli dan dalam putusanya MA tidak menjelaskan bentuk ganti rugi yang akan diterima oleh pihak penjamin/ pemegang hak tanggungan, hal ini dirasa penulis sangat merugikan pihak penjamin dalam kasus ini PT. Permodalan Nasional Madani (Bank).

Ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam kasus ini dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum adalah mengenai perjanjian jual beli yaitu terdapat dalam pasal 1457 dan pasal 1458 KUHPerdata, yakni telah terjadinya jual beli yang sah saat ditandatanganinya surat pernyataan dihadapan PPAT.

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum terhadap pihak Bank dalam kasus diatas terdapat dalam pasal 18 ayat (4) UUHT. Droit de suite Bank atas tanah objek sengketa tersebut hilang dengan batalnya hak tanggungan dan hutang debitor (tergugat) kepada pihak Bank tetap harus dilunasi oleh tergugat maka dapat dilakukan sita conservatoir. Jika Penggugat benar-benar merasa berhak atas tanah tersebut, Penggugat juga dapat meminta pembatalan hak tanggungan yang berada di atas tanah tersebut kepada pengadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, bank, jual beli