PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ASAL TANAH PADA JUAL BELI TANAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2577/K/PDT/2012)

Abstract

Abstract

The issuance of a certificate must meet all requirement by law, if all the requirements are not met, then the certificate becomes legally flawed and can not be relied upon in buying and selling of land. In the case of buying and selling of land that was raised in this paper, the land was sold by the defendant 1 was not hers, causing the lawsuit was filed by the land owner. The Singaraja district court gave a decision to cancel the transaction, because the certificate was proven flawed. But at the level of the supreme court, this transaction was passed. The aim of this study was to alanyze the legal protection for the land original owners in case of buying and salling of land wich had been passed by the suprime court base on the supreme court decree No. 2577/K/Pdt/2012, and also their juridical implication for the agreements and the parties. This research is a normative law study, with the statue approach and case approach, an also analytical approach by using the theory of the legal protection and justice. From this study result, it can be concluded that the supreme court in providing the legal protection to the land original owner, was not in accordance with the provisions in the article 1320 of the civil code. The implication of this agreements was still valid, while the plaintiff as the land original owner did not get the land back, but they got the compensation of 1.000.000.000,- (one billion rupiah).

Key words: legal protection, the original owner of land, sale and purchase

Abstrak

Penerbitan sebuah sertipikat haruslah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka sertipikat tersebut menjadi cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dalam jual beli tanah. Sebagaimana jual beli yang terjadi pada kasus yang diangkat dalam tulisan ini, tanah yang di jual oleh tergugat 1 tersebut bukan merupakan miliknya sehingga timbul gugatan yang diajukan oleh pemilik tanah. Pengadilan Negeri Singaraja memberikan putusan membatalkan jual beli yang terjadi, karena terbukti sertipikat tersebut cacat hukum. Namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung malah mengesahkan jual beli yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik asal tanah pada jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung No. 2577/K/Pdt/2012 serta implikasi yuridis terhadap perjanjian yang dibuat dan juga terhadap para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, serta menganalisis dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik asal tanah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Implikasi terhadap perjanjian yang dibuat tersebut tetap sah, sedangkan para penggugat selaku pemilik tanah tidak mendapatkan tanahnya kembali, tetapi memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kata kunci: perlindungan hukum, pemilik asal tanah, jual beli