Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019

Articles

• PENERAPAN HAK EKONOMI PENCIPTA DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU (Studi di UB Press dan Intrans Publishing)

  Aulia Rahmah

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM GAGAL SERAH TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI INDONESIA

  Herdina Kusumasari Saputro

• KEWENANGAN MENGATUR SUKU BUNGA OLEH BANK INDONESIA DALAM PEER TO PEER LENDING

  Nina Rachmawati Syafitri

• ANALISA YURIDIS PENGATURAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH DEBITOR

  Michelle Victoria Hondro

• PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi di Polres Metro Kota Bekasi)

  Aziz Yusuf Muhammad Rizki

• Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Bersalah Berdasarkan Pasal Yang Tidak Didakwakan pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 312/PID.B/2013/PN.KIS dan Putusan Nomor 742 K/PID/2014)

  Catur Budi Prasetyo

• Pertimbangan Penyidik Polri Menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyidikan Perkara Lalu Lintas Yang Mengalami Rem Blong (Studi di SATPAS Polres Malang)

  Johanes Bornok

• KONSEP PIDANA KURUNGAN PENGGANTI RESTITUSI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK SANKSI PIDANA UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR RESTITUSI

  Reny Aulya Sari

• MEMAKNAI ASAS KEADILAN, PROFESIONALITAS, DAN PROPOSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

  Wirahadi Prima Aji

• PENERAPAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPUNG WARA-WARNI JODIPAN

  Rizkidya Assidiq Putra

• KONSEKUENSI HUKUM KETENTUAN PASAL 37 AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

  Melta Setya Rahayu Pujianti

• TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PENDUDUK YANG TELAH MEMAKAI TANAH SEBELUM TERBITNYA HAK PENGELOLAAN (Studi Kasus di Kota Surabaya)

  Visia Assyafira Suwarto

• TANGGUNG JAWAB YOUTUBE TERKAIT PENGUNGGAHAN CIPTAAN HASIL PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PASAL 1365 KUH PERDATA

  Hika Maya Setyowati

• PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PUNGUTAN DESA BERDASARKAN PASAL 115 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. (Studi di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)

  Mia Arum Yuliyani

• Alternative Sanction for A Company left with no Property to pay Substitute Money in Criminal Corruption Cases

  Dina Aprilia Iswara

• IMPLEMENTASI TINDAKAN KEPALA DESA RANDUAGUNG PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KAJIAN PASAL 5 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANBG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA)

  Kynan Noer Adhiatmadja

• HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (INTERNAL SELF DETERMINATION) MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

  Gandhis Nawang Wulan

• Efektivitas Pasal 10 Ayat (3) Huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan mengenai Waktu Maksimal Penyelenggaraan Kafe. (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

  Fitrul ‘Uyun Sadewa

• PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN PUSKESMAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI EFEKTIVITAS PASAL 11 AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT)

  Alvionita Desliyanti Karundeng

• OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)

  Auliya Aminatuz Zulfa

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN INCEST (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)

  Elvira Hanifa Purwandani

• IMPLIKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN MELALUI PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (Studi di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

  Sinta Rahma Desiarti

• AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso)

  Faizal Aditya Wicaksana

• PELAKSANAAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PENJUAL BENSIN ECERAN (POM MINI) (Studi Kasus di Wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pacitan)

  Dewi Kurniawati

• PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)

  Yuni Puspitasari

• TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG DALAM JUAL BELI RUMAH SUSUN KOMERSIAL MELALUI SISTEM PRE PROJECT SELLING

  Komang Debi Evita Sari

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT IKLAN JASA KURSUS YANG MEMUAT JAMINAN ATAU GARANSI TERTENTU

  Putu Bela Aprilia Tamara

• PENYELESAIAN SENGKETA ASET DESA ANTARA PEMERINTAH DESA TUGUREJO KECAMATAN NGASEM DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI (Studi Implementasi Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Badan Pengelelola Keuangan dan Aset Desa Kabupat

  Yusti Merilistia

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR START UP PEER TO PEER LENDING SYARIAH DENGAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP RISIKO BISNIS

  Lia Fandika

• IMPLEMENTASI PASAL 16 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TERKAIT PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019 (Studi di SMP Negeri 3 Malang, SMP Negeri 6 M

  Novia Putri Juana Purba

• IMPLEMENTASI LARANGAN PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT WARNA BIRU DALAM PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI MOBIL PRIBADI (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Malang)

  Yorda Imam Sutomo

• KONSEP LUKA BERAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN

  Frimy Mustika Lely Br Tarigan

• PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA SETELAH TERJADINYA PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya)

  Ananda Frida Erlita

• PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TOKO MODERN YANG MELANGGAR IZIN USAHA BERDASARKAN PASAL 15 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten

  Rendra Pratama Adhyaksa

• IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember)

  Heqqy Rioscar Bramanta

• PENERAPAN PRINSIP TRADEMARK DILUTION TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP PRODUK PAKAIAN BRAND PARODY (Studi Kasus Toko Pakaian di Kota Malang dan Kota Jakarta Selatan)

  Aditya Yuda Nugraha

• PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI “ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING†BERDASARKAN PASAL 48 AYAT (1), (2) dan (4) PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2015 (Studi Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

  AFFAN Student LAZUARDI

• URGENSI PENGATURAN HUKUM ATAS GERAK (MOTION) SEBAGAI MEREK DI INDONESIA (Studi Komparatif Ketentuan Hukum Tantang Merek Di Indonesia dan Jepang)

  Nadhila Wanda Parwati

• DAMPAK HUKUM PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA (Studi di Direktorat Jenderal Imigrasi)

  Melliana Student Priscillia

• PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERKAIT RETRIBUSI TANAH TAMBAK GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

  Jalu Prabowo

• ANALISIS YURIDIS BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM DI WILAYAH LAUTAN INDONESIA

  Akordiono Student Journal

  • XML

• TOLOK UKUR PELANGGARAN HAK INTEGRITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA FOTOGRAFI, LUKISAN DAN GAMBAR

  Talitha Nuroini Ahdianitasary

  • XML

• PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MELALUI MEDIASI PENAL DI POLRES BATU

  Muhammad Fathony Rizky Noorizain

• KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN RAHASIA DAGANG (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat)

  RAHMASARI SOLAWATUL WIDAYATI

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 7 AYAT (1) HURUF O PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Penyelenggaraan Reklame di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban)

  Andhika Meilana Qosim

• KETENTUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN RAHASIA DAGANG (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat)

  Rahmasari Solawatul Widayati

• PERAN POLISI RESORT MALANG KOTA DALAM MENERTIBKAN AKSI BALAP LIAR (STUDI EFEKTIVITAS PASAL 115 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

  Putri Amandawati

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA NOMOR 1455K/PDT/2017 TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN WALI AMANAT DALAM HAL PEMBELIAN EFEK BERSIFAT UTANG

  Sarah Nabila Oktavianti

• EFEKTIFITAS PASAL 21 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP SARANA PEMAKAMAN

  I Nengah Gowinda Widjaya

• ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PRIVASI APLIKASI FINTECH PEER TO PEER LENDING BERBASIS ANDROID

  Devi Puspitasari