Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017

Articles

• PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DIPERBERAT YANG TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM ( ANALISIS PUTUSAN MA NO 1 K/PID/2010 )

  Jupentus Perangin-Angin

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 20 HURUF B UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK TERKAIT MEREK DESKRIPTIF

  Alan Maulana

• PENERAPAN SANKSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG ( Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Malang)

  Redy Fardian

• IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN BADAN HUKUM BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MENJADI BANK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

  Farisca Eka Rosalina

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PENGGANDAAN KARYA ILMIAH DI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Cakrabawa Surya Utama

• PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) (Studi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

  Tazkiyatur Rizkiyah

• PENERÐPÐN PÐSÐL 2 ÐYÐT (1) DÐN (2) PERÐTURÐN PEMERINTÐH NOMOR 46 TÐHUN 2013 TENTÐNG PÐJÐK PENGHÐSILÐN ÐTÐS PENGHÐSILÐN DÐRI USÐHÐ YÐNG DITERIMÐ ÐTÐU DIPEROLEH WÐJIB PÐJÐK YÐNG MEMILIKI PEREDÐRÐN BRUTO TERTENTU ORANG PRIBADI PENGUSAHA ONLINE

  VIRANA NABIELA

• PENYERAHAN PASAR DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR DESA

  Nuke Irfayanti Lubis

• PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA TERKAIT PERAWATAN POHON PELINDUNG (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang)

  Ar Rizal Setya Budi

• EFEKTIVITAS PASAL 5 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PENGENDALIAN PEMERINTAH TERHADAP BEROPERASINYA BECAK MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM ( Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk)

  Elais Talitha Amalia Aru

• FORMULASI PEMBERIAN HADIAH KEPADA DOKTER BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Analisis Yuridis Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keseh

  Sari Valentina Sihite

• WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA PT TASPEN TERHADAP KEWAJIBAN PENGALIHAN JAMINAN PENSIUN PT TASPEN KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN

  Shofa Yulia Afifah

• KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

  Salis Wulandari Fahdamir

• IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TERKAIT RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  Muchammad Chusnul Adib

• EFEKTIVITAS PASAL 51 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT RETRIBUSI PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamo

  Muhammad Agung Subadri Utama

• PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)

  Aditiar Kamandahu

• PENUTUPAN SATUAN PAUD BERDASARKAN HASIL EVALUASI DAN MONITORING DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG (Studi Implementasi Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian PAUD)

  Anastasia Karina Sari