PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)

Authors

  • Gandes Ayu Wiretno Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstract

Peran penyidik BNNP sebagai penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkotika terkait money laundering ini terbagi menjadi 2 cara, yakni secara teknologi dan konvensional. Penyelidikan secara teknologi menggunakan penelusuran transaksi-transaksi narkotika melalui m-banking dan e-banking, menggunakan data mutasi bank, dan alat penyadap.Secara konvensional. Penyelidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat secara on the spot dan memastikan dengan jalan bertanya pada masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui tentang kebenaran asal-usul harta kekayaan milik tersangka. Kendala yang dihadapi BNNP dalam melakukan penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkotika terkait money laundering antara lain: lambannya koordinasi dengan BNN RI dalam mengajukan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran, lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait, dan akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk melakukan koordinasi dengan PPATK.

Keyword:

1. Narkotika: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis , yang dapat menyebabka penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

2. Pencucian uang: rangkaian kegiatan yang dlakukan seseorang atau korporasi terhadap uang haram yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut

Downloads

Published

2014-07-02

How to Cite

Wiretno, G. A. (2014). PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur). Brawijaya Law Student Journal, 1(2). Retrieved from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/548

Issue

Section

Articles