IMPLEMENTASI LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO)

Abstract

Annisa Himmah Witjayanti, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang

e-mail: annisahimmah@student.ub.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait Implementasi Larangan Pengangkatan Pegawai Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah melakukan Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan mengambil beberapa sampel yakni Kepala Bidang Pengembangan dan Pelatihan, Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto; Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto; dan Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Perencanaan Program dan Keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber, dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, dan internet. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis adalah dimana di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto, dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto aturan terkait larangan pengangkatan pegawai honorer tersebut telah diterapkan, sementara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto belum diterapkan sebab kekurangan pegawai tapi rekrutmen yang dilakukan telah mendapat ijin sehingga pelaksanaan rekrutmen tenaga honorer atau tenaga harian lepas dilakukan secara resmi.

Kata kunci: pelayanan publik, larangan rekrutmen, pegawai honorer.

Abstract

This research aims to investigate the issue of the implementation of the regulation banning the appointment of honorary workers according to Government Regulation Number 49 of 2018 concerning the Management of Government Workers under the Work Agreement in the Regional Government of the Regency of Mojokerto. Samples were taken, involving the Chairperson of the Development and Training Department, the Head of Planning and Procurement Sub Department for State Civil Apparatuses of Staffing, Education, and Training Agency in Population and Civil Registration Agency of the Regency of Mojokerto; and the Head of General and Staffing Sub-Department, Analysts of Program Planning and Finance of Communication and Information Agency of the Regency of Mojokerto. This research employed socio-legal and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were obtained from interviews while the secondary data were from legislation, official documents, books, and sources from the Internet. All the data were further analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that the Population and Civil Registration Agency has implemented the rules that ban the appointment of honorary workers, while the Communication and Information Agency of the Regency of Mojokerto has not since the agency was understaffed. However, this staff recruitment was based on the permit given, allowing this recruitment to take place officially.

Keywords: public service, recruitment prohibition, honorary workers