PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM INOVASI KEUANGAN DIGITAL CLUSTER CREDIT SCORING

Abstract

Hernindyo Bagaskhara, Reka Dewantara, Rumi Suwardiyati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: bagaskhara05@gmail.com

ABSTRAK

Inovasi melalui perkembangan teknologi yang tidak ada batasnya membutuhkan suatu payung hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (selanjutnya disebut dengan POJK IKD) berlaku sebagai Payung Hukum terhadap seluruh kegiatan Inovasi yang ada di Indonesia. Kegiatan Credit Scoring masuk di dalam salah satu Klaster Inovasi Keuangan Digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data pribadi nasabah pada Inovasi Keuangan Digital Credit Scoring dan Batasan tanggung jawab penyelenggara dalam melakukan perlindungan data pribadi nasabah. Dalam melakukan penelitian, Penulis menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi dan Pendekatan Perbandingan dengan Hukum yang berlaku di Uni Eropa terkait pelaksanaan Credit Scoring dan instrumen perlindungan data Pribadi.

Di Indonesia, Innovative Credit Scoring hanya dilatur dan dilindungi oleh POJK IKD yang pengaturannya masih secara umum, dan dalam pelaksanaann Inovative Credit Scoring POJK IKD belum memuat secara khusus pasal mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Peraturan terkait perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai peraturan, sedangkan perlindungan data pribadi diperlukan sebagai usaha pengawasan dan perlindungan perkembangan teknologi dalam aktivitas keuangan digital. Sejauh ini hanya ada beberapa peraturan terkait perlindungan data pribadi yang sudah ada di Indonesia, yaitu Permenkominfo No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19 tahun 2017 tentang Teknologi Finansial. Kedua aturan tersebut belum mengakomodir secara penuh dalam melindungi data pribadi nasabah Credit Scoring, sehingga diperlukan pengesahan secepatnya untuk Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital, Credit Scoring, Perlindungan Data Pribadi, Ketidaklengkapan Norma

ABSTRACT

Limitless development of technology requires legal protection. The Regulation of Financial Services Authority Number 13 of 2018 concerning Digital Financial Innovation (henceforth referred to as POJK IKD) serves as legal protection for all forms of innovation in Indonesia, and credit scoring is within the scope of digital financial innovation. This research aims to analyze the legal protection of the personal data of the clients in credit scoring digital financial innovation and the scope of responsibilities of the providers regarding the provision of the legal protection of the clients’ personal data. This research employed a statutory approach regarding personal data protection and a legal approach regarding applicable law in the European Union concerning credit scoring and instrument of personal data protection.

In Indonesia, innovative credit scoring is only governed and protected by POJK IKD but the regulatory scope is too general, where no specific articles are set forth by POJK IKD regarding clients’ personal data protection. The provisions of personal data are set forth in several regulations, while personal data protection is required in the supervision and protection of the development of technology in digital financial activities. So far, there have been several regulations concerning personal data protection in Indonesia, including Permenkominfo Number 20 of 2016 concerning Personal Data Protection and the Regulation of Bank Indonesia Number 19 of 2017 concerning Financial Technology, both of which do not fully accommodate personal data protection of credit scoring clients. Thus, the validation of the bill concerning Personal Data Protection is urgently needed.

Keywords: digital financial innovation, credit scoring, personal data protection, incompleteness of norms