EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31 TAHUN 2014 PASAL 1 TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA AYAM PEDAGING DAN AYAM PETELUR YANG BAIK TERHADAP TATA LETAK BANGUNAN PERIZINAN PENDIRIAN USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR PADA WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK DI KECAMA

Abstract

Muhammad Thoriq Aljaad, Agus Yulianto, Lutfi Effendi

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: mthoriqaljaad@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektifitas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik terhadap tata letak bangunan yang sebagai syarat perizinan pendirian usaha peternakan ayam petelur pada wilayah pemukiman penduduk di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, serta menganalisis bentuk pelanggaran terbanyak dan faktor apa yang menyebabkan pelanggaran dari norma tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosio legal), dan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 81 dari 88 responden (peternak) melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 dalam proses perizinannya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Tulungagung dan pelanggaran terbanyak pada peraturan ini terletak pada aspek poin ketiga yang berbunyi “jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter”.

Kata Kunci: Efektivitas, Perizinan, Peternakan

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of the Regulation of Agriculture Minister Number 31 of 2014 Annex I Chapter II concerning Guidelines of Appropriate Broiler and Layer Chicken Farming regarding Spatial Planning and Building as the requirement in Business Permit Issuance for Layer Chicken Farming operating in dwelling areas in the District of Rejotangan, the Regency of Tulungagung and to analyze the commonly committed violation and what factors trigger this violation. This research employed empirical-juridical methods (socio-legal) and Socio-Juridical approaches. The results indicate that 81 out of 88 respondents (chicken farmers) have violated the law or failed to fulfill the provision of Article 1 of the Agriculture Minister Regulation Number 31 of 2014 in the process of permit issuance facilitated by Capital Investment and One-Stop Services Agency in the Regency of Tulungagung. The most common violation committed refers to point 3 stating “The closest distance between the chicken coop complex and another building must be 25 meters”.

Keywords: Effectiveness, Permit, Farming