PERLINDUNGAN HUKUM PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG MELAPORKAN DIRI ATAU DILAPORKAN UNTUK MENDAPATKAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Abstract

Jacqueline Anastasia Sihombing, Setiawan Nurdayasakti, Solehuddin

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail: jacquelineas_@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait tidak adanya bentuk jaminan perlindungan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal-pasal terkait rehabilitasi dan perlindungan hukum dalam UU Narkotika tidak cukup menjamin perlindungan hukum bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, praktik implementasi Pasal 54 dan Pasal 127 yang secara tidak langsung menunjukkan keadaan hukum yang hendak dicapai kedua pasal tersebut sebenarnya terpisah. Hal ini dinilai sebagai suatu kekaburan norma yang menjadikan penelitian ini penting untuk diangkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menurut peraturan perundang-undangan Indonesia dan menganalisis urgensi perlindungan hukum serta mengonsepkan jaminan perlindungan terhadap pecandu dan korban yang melaporkan diri atau dilaporkan untuk mendapat rehabilitasi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum yang dapat diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi kepustakaan. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa perlu ada penegakkan praktik implementasi UU Narkotika; pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak atas jaminan perlindungan hukum untuk mendapatkan rehabilitasi; perlu adanya upaya revisi UU Narkotika dengan membentuk konsep jaminan bagi pelaku agar tidak dituntut pidana serta sanksi pidana jika pasal tersebut dilanggar.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi

 

ABSTRACT

This research investigates the absence of legal protection for drug addicts or victims when they report themselves for medical and social rehabilitation. Articles concerning rehabilitation and legal protection in Law concerning Narcotics do not give any sufficient guarantee for legal protection for both drug addicts and victims, and the implementation of Article 54 and 127 imply that some legal conditions within the purview of these two articles are separate. This issue further results in murky norms that this research intends to investigate. Departing from this issue, this research aims to analyze the legal protection for narcotic addicts and victims according to the legislation in Indonesia and to analyze the necessity of the provision of legal protection and to conceptualize the guarantee for the legal protection for both the drug addicts and victims who decide to report themselves or get reported to be facilitated with rehabilitation. This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data obtained from library research. The research results have learned that the enforcement of Law concerning Narcotics is required; both the addicts and the victims deserve to be legally protected to be facilitated with rehabilitation. Moreover, the Narcotic Law needs revising by establishing the concept of protection for the addicts concerned to avoid any criminal sentencing following the violation of the law.

Keywords: legal protection, drug addict, drug victim, rehabilitation