ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIHAPUSKANNYA KETENTUAN IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI SYARAT DIKELUARKANNYA IZIN USAHA PERKEBUNAN

Abstract

Faisal Aris Hendiarto, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono No. 169, Malang

e-mail: faisalaris@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk kebijakan izin usaha perkebunan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kegiatan izin usaha perkebunan sebelum diundangkannya omnibus law atau Undang-Undang tentang Cipta Kerja, ialah Kebijakan serta kewenangan wilayah daripada pemerintah daerah, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang ini, pemerintah daerah mendapat pengurangan dalam kewenangan otonomi. Penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan yang berakibat ketidakseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perizinan berusaha. Dari hal tersebut, terdapat permasalahan implikasi yang ditimbulkan dari hapusnya izin lingkungan sebagai syarat untuk kegiatan usaha serta masalah kebijakan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait hal ini.

Kata Kunci: Izin usaha perkebunan, kewenangan ideal pemerintah pusat dan daerah, omnibus law

 

ABSTRACT

This research is based on the authority of local government and central government for regulation of plantation business license based on the Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Plantation business license activities prior to the enactment of the omnibus law or Job Creation Law, became authorities from local government, but after the promulgation of Job Creation Law, local governments received a reduction in their autonomy authority. This research was conducted because of changes that resulted in an imbalance between the authority possessed by the local government and the central government in business license. Based on those facts, there are problems with implications arising from the removal of environmental permits as a requirement for business activities as well as an issue related to authority policy between the central and local governments in this matter.

Keywords: plantation business license, ideal authority of central and local governments, omnibus law