PENERAPAN PASAL 71 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 01/P/KPI/03/2012 TENTANG PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Abstract

Mahendita Galang Perdana H. P., Sudarsono, Amelia Ayu Paramitha

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail: mahendita@gmail.com

 

ABSTRAK

P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang berisi pedoman penyiaran salah satu pasalnya mengatur mengenai larangan keberpihakan lembaga penyiaran dalam program siaran pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah yaitu Pasal 71 ayat (3) P3SPS. Pada masa pemilihan calon presiden tahun 2019, terdapat tindakan yang dianggap melanggar dari salah satu stasiun televisi yang mengampanyekan atau memihak suatu partai politik (parpol) dan pasangan calon (Paslon) eksekutif atau legislatif. Sehingga pasal tersebut dianggap perlu sebagai objek kajian sebab masih sering terjadi pelanggaran yang sifatnya berulang. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik analisis penafsiran teleologis, gramatikal dan komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh kesimpulan atas objek kajian bahwa sanksi administratif yang bentuknya hanya berupa teguran tertulis bagi pelanggar Pasal 71 ayat (3) P3SPS kurang memberikan efek jera kepada pelanggar. Sanksi administratif yang sifatnya berjenjang menyulitkan pihak berwenang dalam memberikan sanksi yang sifatnya lebih memberatkan pelanggar. Faktor pendukung dalam penegakan Pasal 71 ayat (3) diantaranya faktor penegakan/ pelaksanaan hukum dan faktor sarana atau fasilitas pendukung. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor substansi hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Oleh karena itu, P3SPS sudah perlu dikaji ulang agar dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini maupun dimasa depan.

Kata Kunci: P3SPS, Siaran Pemilu

 

ABSTRACT

Broadcasting Guidelines and Standards (P3SPS) regulate the partiality of a broadcasting organization to broadcast general elections to elect regional heads as in Article 71 paragraph (3) of P3SPS. In a presidential election in 2019, a TV station was found to have violated existing regulatory provisions where it broadcast political campaigns of a political candidate pair for executive and legislative positions. Thus, the review of this article is considered essential recalling that violations repetitively take place. This research employed normative-juridical methods, case, statutory, and conceptual approaches. The research data involved primary, secondary, and tertiary materials analyzed by using teleological, grammatical, and comparative approaches. The research results reveal that the consequences of the violations of Article 71 paragraph (3) P3SPS are only restricted to a written warning given as an administrative measure, and this certainly does not leave any deterring effects to those concerned. Such an administrative measure still hampers the authorities from imposing more aggravating punishment. The contributing factors of the enforcement of Article 71 paragraph (3) involve the implementation of the law and infrastructure and facilities that support the enforcement, while the impeding factors lie in the legal substantive matters, society, and culture. Thus, the P3SPS needs review to adjust it to the current state.

Keywords: P3SPS, broadcast general elections