FUNGSI PERJANJIAN JUAL BELI SEBELUM DILAKUKANNYA PROSES PENERBITAN PURCHASE ORDER (PO) MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK REFINERY TARJUN

Abstract

Sindi Apria Puspitasari, Sukarmi, Shanti Riskawati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: sindiapria23@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penggunaan Purhase Order (PO) dewasa ini semakin meningkat sebagai alternatif media melakukan transaksi jual beli antar perusahaan. Kasus Purhase Order (PO) ini menjadi masalah ketika pihak Sucofindo melakukan pemeriksaan pada alat oprasinal kemudian ditemukan beberapa alat oprasional yang mengalami kerusakan yang mana keruskan pada alat ini seharusnya tidak dihitung dan dimasukkan kedalam PO untuk dibayarkan. Tetapi pada kenyataannya pihak Sucofindo tetap meminta bayaran uang sebesar barang yang di PO kan. Permasalahan ini akan mengakibatkan kerugian pada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Refinery tarjun. Hal ini menimbulakan masalah apabila sebelum dilakukannya proses PO tidak dibuatnya Perjanjian Jual Beli yang mana Perjanjian Jual Beli ini sediri merupakan dasar adanya suatu perikatan yang mengatur secara rinci dan jelas terhadap setiap dan segala hak serta kewajiban para pihak yang melakukan perikatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan melakukan wawanccara terhadap narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Refinery tarjun memang tidak pernah menggunakan perjanjian jual beli dalam setiap transaksi, dan PO hanyalah sebagai perjanjian accesoir sehingga diperlukannya perjanjian jual beli yang memiliki fungsi sebagai pemberi kepastiamn hukum dan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, dan juga meminimalisir terjadinya kerugian.

Kata Kunci: Purchase Order, Perjanjian Jual Beli

 

ABSTRACT

The use of Purchase Order (henceforth PO) as an alternative to perform transactions is rising these days. However, the case of PO can raise as a problem when Sucofindo found out there operational device was damaged during an inspection and this damage should not have been included in PO to be paid off. On the contrary, the Sucofindo insisted on collecting the payment equal to the price that has to be paid for the damage as it was on PO. This issue would certainly lead further to the financial loss PT Sinar Mas Agro Resources and Techology Tbk Refinery tarjun had to take. The absence of a sale and purchase agreement before the process of PO sparked an issue since the agreement should have served as a fundamental of contract setting forth rights and obligations of the parties involved. This research employed socio-juridical method involving interviews with representative informants. The research result reveals that PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Refinery tarjun never set any sale and purchase agreement in each transaction, and the PO was present as not more than an accesoir agreement. It indicates that sale and purchase agreement is required to provide legal certainty and evidence in case of disputes between two parties involved and to minimize any losses.

Keywords: purchase order, sale and purchase agreement