PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MENGENAI JAMINAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN LANSIA TERLANTAR (Studi Dinas Sosial Kota Palangkaraya)

Abstract

Faridh Kurniawan, Istislam, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax: +62-341-566505

E-mai: faridhkrnwn@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terdapat di Kota Palangkaraya terkait dengan pemberian jaminan sosial bagi lansia terlantar yang ada di Kota Palangkaraya oleh Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin melihat, mengkaji serta menganalisis apakah ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam hal pemberian jaminan sosial bagi lansia terlantar telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Sebagaimana kita ketahui, ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwasannya wujud dari pemberian jaminan sosial bagi lansia terlantar dapat dilakukan dengan pemberian asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya Pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PP PKS) bagi lanjut usia terlantar di Kota Palangkaraya telah dilaksanakan dan diwujudkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangkaraya dengan berbagai macam cara dan dilaksanakan dengan memperhatikan organisasi, interpretasi, dan aplikasi yang ada. Sementara itu, Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palangkaraya dalam pemenuhan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar di Kota Palangkaraya dibagi menjadi 2 (dua) faktor yang ada, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Lanjut Usia Terlantar.

Abstract

This research studies the issue growing in the society over the arrangement of social security for the welfare of abandoned elderly in Palangkaraya city. This research analyses whether the provision of Article 10 paragraph (2) of Government Regulation Number 39 of 2012 concerning Social Welfare, specifically regarding the arrangement of social security for the abandoned elderly is implemented by Social Agency in Palangkaraya. Article 10 paragraph (2) of the government regulation suggests that the social security can be given by providing insurance that supports the welfare of the elderly or by distributing sustainable and direct assistance. This research employed empirical juridical method and socio-juridical approach. The research results indicate that the regulation above has been implemented in many ways with assistance of organisations, interpretation, and available application. The impeding factors in the implementation consist of both internal and external factors.

 

Keywords: social security, social welfare, abandoned elderly