EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 3 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (Studi Di Perusahaan Listrik Negara Cabang Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Abstract

Ari Yulianggara, Lutfi Effendi., SH., M.Hum, Amelia Ayu Paramitha, S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : ariyulianggara07@gmail.com

 

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum administrasi negara, kendala dan upaya Perusahaan Listrik Negara cabang Kraksaan Kabupaten Probolinggo terhadap pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan ditetapkannya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dimana terdapat suatu pulau tepatnya di pulau gili ketapang kabupaten probolinggo,yang masih belom mendapatkan pasokan sumber energy listrik secara maksimal. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Data melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan listrik negara cabang Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Kata kunci: Penegakan Hukum Administrasi Negara, penyediaan energy listrik

 

ABSTRACT

This research seeks into the enforcement of state administrative law, impeding factors, and measures of State Electricity Company of branch of Kraksaan, Regency of Probolinggo in relation to the implementation of Article 3 Paragraph (2) of Law Number 30 of 2009 concerning Electric Power.  Despite the implementation of Article 3 paragraph (2) of Law Number 30 of 2009 concerning Electric Power, Gili Ketapang is an island in the Regency of Probolinggo that does not receive any electrical current maximally. This research was based on empirical juridical method with socio-juridical approach. The data required in the research involved both primary and secondary materials, where the former was obtained from interview and the latter was based on literature review, law, experts’ notions, and sources available on the Internet. All the data was analysed based on qualitative descriptive analysis.  The research learns that the enforcement of state administrative law has been implemented accordingly but not maximally since there are lacks and impeding factors faced by the state electricity company of branch of Kraksaan, the Regency of Probolinggo.

Keywords: enforcement of state administrative law, provision of electric power