KESESUAIAN SYARAT “HARUS SEAGAMA” DALAM PENGANGKATAN ANAK DENGAN TUJUAN PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK

Abstract

Gracia Jasmine Sunaryo Putri, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LLM, Diah Pawestri, S.H., M.H

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Email: graciajasmine20@gmail.com

 

ABSTRAK

Terdapat syarat harus seagama antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat dalam pengaturan tentang pengangkatan anak. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah kesesuaian  Pasal 3 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 mengenai syarat harus seagamanya orang tua angkat dan anak angkat dengan tujuan pengaturan pengangkatan anak yang tercantum dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007. Menjawab permasalahan di atas, jenis penelitian hukum menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat kepentingan yang sesuai dan tidak sesuai terkait diterapkannya syarat “harus seagama†antara orang tua angkat dan anak angkat apabila diukur dengan parameter perlindungan anak. Perlindungan anak terkait pendidikan, perlu disesuaikan syarat “harus seagama†nya dengan materi pendidikan yang diberikan. Perlindungan anak terhadap kesehatan, hak sosial, perlindungan khusus, perlindungan atas sandang, pemukiman, dan hukum tidak sesuai jika terdapat syarat “harus seagamaâ€. Pengaturan pengangkatan anak di masa mendatang perlu memberikan alasan pengangkatan anak mengutamakan syarat harus seagama dan solusi apabila tidak ada yang mengangkat anak angkat. Calon orang tua angkat berbeda agama dengan calon anak angkat seharusnya diperbolehkan mengangkat anak mengingat tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat dan agar syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya tujuan pengangkatan anak.

Kata Kunci: Kesesuaian, Agama, Pengangkatan Anak, Kesejahteraan, Perlindungan Anak.

 

ABSTRACT

The issue discussed in this research is related to the relevance of Article 3 Paragraph (1) of Government Regulation Number 54 Year 2007 regarding an adopted child of the same religion as the foster parents’ as part of the regulation of child adoption provided in Article 2 of Government Regulation Number 54 of 2007. This research employed statute and conceptual approach, and the result revealed that this issue could be seen as either relevant or not relevant to some extent when aspects of child protection are taken into account. Regarding the children education, it is essential that the concept of the same religion be adjusted to the education the child receives. Child protection in terms of health, social rights, special protection, protection of their clothing, housing, and law will not be relevant when there is still a concept of the same religion. Adopting children of the same religion must be reasonable and the solution to the absence of adoption, if any, should also be considered. Different religion of either the parents or the adopted child should be allowed recalling that the main purpose of the adoption is to support the welfare ofand protection for the adopted child. Therefore, there should be no issue that could create a barrier regarding the adoption.

Keywords: relevance, religion, adoption, welfare, child protection.