IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Di Kantor Inspektorat Kota Kediri)

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan implementasi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah terhadap satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.Sejak adanya Peraturan Pemerintah tersebut belum ada produk hukum lokal yang ada di kota Kediri yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai PP terse-but. Baru di tahun 2013 Inspektorat menjalankan SPIP tersebut diwilayah pemerintah kota Kediri. Pentingnya PP tersebut untuk mengatur SPIP berim-plikasi kepada kinerja Inspektorat sebagai Pengawas Intern Pemerintah Daerah.Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber Data Primer dan Sekunder yang diperoleh penulis akan di analisi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu yakni metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara yang kemudian menganalisis kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian.Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban Bahwa dalam pembinaan, pengawasan, dan monitoring terhadap dua sampel yang penulis ajukan, di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdapat kesamaan dari segi subtansi pengawasannya, akan tetapi berbeda dalam segi temuan, evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat un-tuk ditindak lanjuti bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ter-masuk dalam pengawasan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Dalam kendala dan upaya yang dialami Inspektorat terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami pencapaian yang baik dari satu tahun terakhir, dikarenakan para Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) banyak belajar dari pengalaman mengawasi SKPD lainnya. Oleh sebab itu perlunya ada produk hukum lokal yang lebih mengatur tugas fungsi Inspektorat untuk pengawasan SPIP ini.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Good Governance, In-spektorat