HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) SECARA GRATIS DI KOTA MALANG (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang)

Abstract

Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui Prona merupakan program pemerintah yang semua anggaran ditanggung APBN. Program sertifikasi Prona bisa dikatakan gratis alias tidak ada biaya karena biaya penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan sk hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertipikat semua telah ditanggung APBN. Prona diutamakan bagi warga ekonomi menengah ke bawah yang jelas-jelas tidak mampu mengurus sertifikat tanahnya sendiri. Sesuai dengan tujuannya bahwa pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum, mengingat karena hak atas tanah itu tidak selamanya tetap melekat pada pemegangnya karena adanya pemindahan hak yang disebabkan oleh kepentingan yang bersangkutan. Dengan pelaksanaan Prona ini Pemerintah berharap kepada pemegang hak atas tanah agar mau mensertifikatkan tanahnya dengan jalan memberikan kepada mereka (pemegang hak atas tanah) khususnya golongan ekonomi lemah sampai menengah yang berada di desa miskin/ tertinggal, daerah penyangga kota, daerah miskin kota, pertanian subur dan berkembang dengan memberikan berbagai fasilitas atau kemudahan. Selain itu Proyek ini juga mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi.1 Namun meskipun biaya pendaftaran tanah ini dilakukan secara gratis, dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Kantor Pertanahan Kota Malang sebagai pelaksana Prona di Kota Malang masih menemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan program Prona tersebut sehingga mempersulit penyelesaian Prona.

Kata Kunci: Hambatan dan Solusi Prona, Gratis, Kota Malang