KONSEPTUALISASI INSURANCE TECHNOLOGY DALAM HUKUM ASURANSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Abstract

Ollivia Dakista Putri, Ranitya Ganindha, Setiawan Wicaksono

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: [email protected]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Pengaturan Hukum, Insurance Technology Yang Ideal Dalam Konteks Hukum Asuransi Di Indonesia.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode statue approach, conceptual approach, dan comparative approach. Penelitian ini ditulis dengan cara melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penilitian ini, penulis menggunakan bahan hukum kepustakaan seperti perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Singapura serta literatur-literatur lainnya. Dari hasil penilitian yang telah penulis lakukan dengan metode diatas, kekosongan pengaturan dalam Insurance Technology mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum aktivitas asuransi di Indonesia. Dimana Insurance Technology masih diatur secara parsial dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, transaksi elektronik, maupun perlindungan konsumen. Terutama di Indonesia masih didominasi oleh produk Micro-Insurance yang dipasarkan oleh Insurance Technology berbentuk aggregator maupun Intermediaries. Maka dari itu, dengan adanya Kekosongan dalam hukum asuransi di Indonesia, diperlukan pengaturan hukum khusus terkait insurance technology mulai dari definisi, jangkauan aktivitas, tanggungjawab dan resiko sehingga memberikan kepastian hukum dalam hukum asuransi di Indonesia.

Kata Kunci: Insurance Technologi, Kekosongan Hukum, Perasuransian

Abstract

This research aims to discover the ideal regulation governing insurance technology within the context of insurance law in Indonesia. This research employed a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data consist of laws and regulations in Indonesia and Singapore and other sources of literature. The research results reveal that the legal loophole of insurance technology has led to the absence of legal certainty in insurance activities in Indonesia. Insurance technology is only partially regulated in the legislation concerning insurance, electronic transactions, or consumer protection. Indonesia is particularly dominated by micro-insurance marketed by insurance technology in the form of aggregators and intermediaries. Therefore, a specific regulation is required to fill the loophole regarding insurance technology, covering the definition, the scope of activities, responsibilities and risks. This is expected to provide legal certainty in insurance law in Indonesia.

Keywords: Insurance, Insurance Technologi, Legal Loophole