URGENSI PENGATURAN REHABILITASI SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Abstract

Eka Putri Cahyani, Mufatikhatul Farikhah, Solehuddin

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: [email protected]

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan bagaimana pengaturan rehabili-tasi anak korban kekerasan seksual yang ada dalam hukum positif Indonesia, serta mengana-lisis urgensi dari pemberian rehabilitasi negara bagi anak korban kekerasan seksual. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penulisan ini, digunakan penelitian hukum nor-matif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian pada tulisan ini, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kelemahan terutama pada upaya rehabilitasi yang masih berstatus hak dan tidak wajib untuk dilakukan. Hak tersebut baru wajib untuk di-berikan ketika telah ada suatu permohonan, ketika tidak ada permohonan maka tidak dapat diberikan secara serta merta. Adapun beberapa urgensi untuk menetapkan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual sebagai sebuah kewajiban dalam undang-undang. Pertama, kondi-si mental dan fisik korban merupakan kondisi rawan yang perlu direhabilitasi. Kedua, terdapat sejumlah kelemahan ketika rehabilitasi dimasukkan ke dalam konsep restitusi. Ketiga, tidak ada ketentuan yang mewajibkan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Saat ini yang wajib untuk menjalani rehabilitasi ialah pelaku kekerasan seksual, yang diberikan se-bagai tindakan sehingga harus dilaksanakan. Maka dari itu, disimpulkan bahwa belum terda-pat pengaturan secara jelas dan pasti terkait pemberian rehabilitasi terhadap anak korban ke-kerasan seksual sebagai kewajiban negara.

Kata Kunci: anak korban kekerasan seksual, rehabilitasi, kewajiban negara

Abstract

This research aims to investigate the rehabilitation of children as the victims of sexual violence within the purview of positive law in Indonesia and analyze the urgency of rehabilitation of the victims concerned. With a normative-legal method and statutory and conceptual appro-aches, this research reveals that rehabilitation is governed by several regulations. However, this matter is declared as a right, not an obligation, thereby rendering it not compulsory to apply. That is, this right can be deemed compulsory after a request is made. Some points of urgency need to be considered to ensure that the rehabilitation of children as the victims of sexual violence is given as an obligation; first, both mental and physical conditions are vul-nerable conditions that need to be rehabilitated. Second, there are some shortcomings when rehabilitation is put within the scope of restitution. Third, no provisions declare rehabilitation in this context as something compulsory. So far, rehabilitation is only addressed to sexual of-fenders as something compulsory, and there have not been any certain regulations concerning the rehabilitation given as the obligation of the state to the children as the victims of sexual violence.

Keywords: children as sexual violence victims, rehabilitation, obligation of the state