Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018

Articles

• IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) HURUF A, B, DAN C PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru)

  M. Indra Setia Hadi

• IMPLEMENTASI PASAL 11 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi di Kabupaten Bojonegoro)

  Muhammad Fathul Amin

• ANALISIS YURIDIS RETRIBUSI USAHA PENGINAPAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

  Muhammad Irfan Andriansyah

• PELAKSANAAN PASAL 2 PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE MENUJU E-GOVERNMENT

  Violeta Indonesiani

• EFEKTIVITAS PASAL 3 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK(STUDI KASUS DI KAWASAN TANPA ROKOK SURABAYA SELATAN)

  Rachdinda Pradigda Al-Qarano

• IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN WALIKOTA MALANG TAHUN 2016 DALAM PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) (Studi di Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)

  Nadira Fernanda

• MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PABRIK KULIT PT. USAHA LOKA (Studi di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang)

  Dicky Adi Prasetya

• TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERUBAHAN PENERAPAN MASA BERLAKU KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) BERDASARKAN PASAL 64 AYAT (7) UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

  Wahyu Ramdhani Syaikhul Arif

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDERITA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG ADA DI JALANAN (Studi di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Malang)

  Pedang Rahmatullah

• URGENSI PENGATURAN DIVERTED PROFIT TAX UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK LAYANAN PENYEDIA JASA OVER THE TOP

  Theodorus Vega Himawan Pangestu

• TINJAUAN YURIDIS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS DI BUMN

  Rizki Firmansyah

• UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR BERDASARKAN PASAL (3) AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI OBJEK WISATA

  Rico Dionisius Sinaga

• IMPLEMENTASIPASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri)

  Denza Olyvia Putri

• PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN OLEH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA

  Wening Anggraita

• KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA TENTANG PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PASCA RATIFIKASI PARIS AGREEMENT

  Indra Adi Permana Girsang

• KEKUATAN HUKUM RESOLUSI NOMOR 2371 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL TERKAIT PELARANGAN HUBUNGAN EKSPORT DENGAN KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

  Justin Dunton Sitompul

• PERLINDUNGAN TEMPAT BERSEJARAH DAN BENDA BUDAYA YANG RUSAK AKIBAT PERANG YANG TERJADI DI ALEPPO MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  Whina Arga Prasetyani

• PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

  Adinda Annisa Madani

• IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA VARNA (Studi di Pemerintah Kota Surabaya)

  Harkrisnowo Pramudya

• ANALISIS PROBLEMATIKA KORUPSI SERTA PERANAN LEMBAGA PENGAWAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

  Djairan Djairan

• REKRUTMEN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PRINSIP TRANSPANSI DAN PARTISIPASI (STUDI TERHADAP PASAL 19 UNDANG-UNDANG 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI)

  Sayyidatun Nashuha Basyar

• PENGUATAN EXECUTIVE PREVIEW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENGANTISIPASI PERATURAN DAERAH BERMASALAH

  Muhammad Aziz Sulistyo Wibowo

• ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)

  Shofiyyatur Rosyidah

• KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

  Rika Claudya Yunita

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT BADAN DAN PENYAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975)

  Fahmi Andrean Ramadhani

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN FASAKH DAN PUTUSAN TALAK KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi Putusan Nomor : 2342/Pdt. G/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor : 1013/Pdt.G/2015/PA.Tbn)

  Shefi Yanti Dwi Putri

• IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP KERUGIAN PENGUNJUNG (STUDI DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK)

  Caesar Ferdian

• BATASAN RISIKO KETENAGAKERJAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN (ANALISIS YURIDIS PASAL 63 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA)

  Perdana Adhinata Sitepu

• HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN TIMNAS SEPAK BOLA INDONESIA DENGAN PSSI

  Rachmad Aldiansyah

• AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES PADA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-IX/2011

  Cindy Natasha Noviadi

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DIDIAGNOSIS PENYAKIT YANG TIMBUL AKIBAT KERJA SETELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

  Shindora Renita

• TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PENYELESAIN PERKARA PIDANA

  Guntur Hadi Prayoga

• KEABSAHAN MOGOK KERJA YANG DILAKSANAKAN SAAT PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERLANGSUNG

  Fuji Mekar Melani

• TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN PADA PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 72 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015)

  Bregas Eka Adhinata Yuswanto

• PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN FINANCE YANG MENGGUNAKAN FASILITAS CHANNELING (Analisis Kasus PT Dharmatama Megah Finance)

  Lovisa Claudya

• Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kehilangan Saldo Dalam Transaksi Elektronik Melalui Proprietary Channel

  Rizqvio Irham Khairy

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH DIATAS TANAH HAK MILIK YANG BELUM DI DAFTARKAN BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR:69/Pdt.G/2014/PN.MLG)

  Sibuea Mia Augina Romauli

• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3571 K/Pdt/2015 TAHUN 2016 TENTANG TRANSAKSI TERAPEUTIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

  Retna Sari Widiaswati

• PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERKAIT DEPOT AIR MINUM ISI ULANG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (Studi Empiris di Dinas Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia dan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota

  Panca Basuki Rahmat

• ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA ATAS PENETAPAN TARIF BATAS BAWAH PREMI ASURANSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

  Vannia Nur Isyrofi

• PELAKSANAAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA /INFORMASIKONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN DATA DIRI NASABAH DALAM BANCASSURANCE MELALUI TELEMARKETING (Studi Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat Jakarta)

  Brilian Setyo Pambudi

• TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAK MORAL SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN RIGHT OF DISCLOSURE DAN RIGHT TO WITHDRAW/RETRACT DALAM PASAL 5 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Xander Gorga Gultom

• PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA VIDEO GAME TERHADAP SOFTWARE PENJEBOL LUCKY PATCHER (Analisis berdasarkan pasal 8 & pasal 52 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

  Josep Friedrich Aldrian

• KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT

  Sri Indah Sari Sutarno

• BATASAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN MEREK DAGANG

  Galuh Fadhilah Farahiyah

• PEMENUHAN TUJUAN KEMANFAATAN HUKUM DALAMPENGATURAN KLASIFIKASI BIDANG USAHA PADA PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

  Kalila Desi Jujane

• TANGGUNG JAWAB PT JASAMARGA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA E-TOLL CARD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( Studi di Kantor PT Jasa Marga Pandaan Tol )

  Adinda Yulia Damayanti

• BATASAN PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM

  Sheena Nattasya

• PELAKSANAAN PASAL 20 HURUF (F) UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP WISATAWAN DI OBYEK WISATA JAWA TIMUR PARK 2 (Studi Pada PT. Jasaraharja Putera Kantor Pemasaran Tingkat 2 Malang)

  Tasya Amri Ghani

• PENERAPAN PRINSIP ORIGINALITAS DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA DESAIN VISUAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO.28 TAHUN 2014 ( Kasus Tokyo 2020 VS Theatre Deliege dan Kasus ITS VS Inkom TheSnab )

  Natasha Alwi

• IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN JENIS DELIK PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Kartiko Yudi Prakosa

• DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh dan Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM)

  Michael Bayu Dermawan

• ANALISIS YURIDIS DISPARITAS TUNTUTAN PIDANA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN ORANG lAIN MENINGGAL

  Wahyu Shantya Budi

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 252 K/MIL/2016)

  Alpad Hadist

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN

  Ilham Putra Susanto

• ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 05/PEN.PID.SUS/2015/PN.AMBON TENTANG TINDAK PIDANA PERIKANAN

  Iman Lutfianto

• PEMIDANAAN KORPORASI TERHADAP KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI

  Rizka Ananda Ponty Wijiati

• REKONSTRUKSI PERUMUSAN TINDAK PIDANA PERZINAAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI INDONESIA

  Wahidiyah Putri Rahayu

• KRIMINALISASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SESAMA JENIS DI INDONESIA

  Rosa Nabila Windianingrum

• DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGABAIKAN ALASAN OBJEKTIF PENAHANAN DALAM MENGABULKAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kepolisian Resort KabupatenProbolinggo)

  Churun Ain Nabilla Elsyam

• LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018 DITINJAU DARI PASAL 79 KUHAP

  Andreas Immanuel

• PERTÐNGGUNGJÐWÐBÐN PIDÐNÐ KORUPSI PEJÐBÐT BÐNK PÐDÐ BÐNK PEMBÐNGUNÐN DÐERÐH DÐLÐM PENYÐLURÐN KREDIT

  Rafli Adlana Firstanier

• ANALISIS PENGATURAN NORMA TENTANG PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA KE DALAM NARKOTIKA GOLONGAN I

  Aliyatus Shicha

• ANALISIS YURIDIS KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP

  Andriani Larasati

• BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DENGAN ANCAMAN SANKSI PIDANA DIBAWAH 5 TAHUN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

  Burhaanuddin Burhaanuddin

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (Studi di Kepolisian Resor Kabupaten Bojonegoro)

  Birgita Veni Andriani

• PENERAPAN PASAL 170 KUHP ATAS TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI ATAU EIGENRECHTING (STUDI DI SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRESTA MALANG KOTA)

  Gebyar Dharmawan

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PASAL 170 AYAT (2) KE-3 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.ANAK/2014/PN.BKS DENGAN PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2014/PN.PWK)

  Bernard Philip Jorgi Sihaloho

• Analisis Dasar Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 703/Pid.B/2014/PN SBY dan 2902/Pid.B/2017/PN.SBY (Studi Pengadilan Negri Surabaya)

  Alfredo Septianto Dorus

• IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK INDONESIA DENGAN MITRA GO-JEK DI KOTA MALANG

  Aufa Ahla Hafidz

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG TERKENAL (WELL-KNOWN MARKS) LUAR NEGERI YANG BELUM DIDAFTARKAN DITINJAU DARI PENGGUNAAN SISTEM KONSTITUTIF (FIRST TO FILE)

  Evina Dewi

• PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PASAL 9 HURUF b PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (Studi di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Ka

  Dwi Yuly Sulistyorini

• Kesesuaian Indikator Penentuan Tuduhan Dumping Antara The Tariff Act of 1930 Amerika Serikat Dengan Article VI GATT / WTO (Studi Kasus Produk Monosodium Glutamate Indonesia)

  Kharirotul Bazaziyah Manna

• URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DIATAS BANGUNAN GEDUNG

  Kevin Cornelius Theomarel Uktolseja

• Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Aborsi (Studi kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW)

  Aditya Yogi Pradhyaksa

• Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Sesuai Dengan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa (Studi di Desa Nglinggis Kabupaten Trenggalek)

  Trinanda Landang Septianto

• PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARIMAU SUMATERA DALAM TINDAK PIDANA PASAL 21 UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi putusan pengadilan negeri No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan

  Galang Rizki Wandiro

• PELAKSANAAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN (Studi di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang)

  Muhammad Rezha C.P