Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I

Articles

• EFEKTIVITAS PASAL 21 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TERKAIT DENGAN LARANGAN MEMASUKI PUB, BAR, KLUB MALAM, DISKOTIK BAGI YANG BELUM MEMILIKI KTP ATAU BERUSIA DIBAWAH 17 TAHUN

  Chandra Putra Kurniawan

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PASAL 7 HURUF B PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PARKIR (TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN JASA PARKIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG)

  Savitri Madza Fanie

• ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit)

  Fardika Izzati Nurillah

• PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA (Studi Kasus Sengketa antara PT.Saburnaya melawan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Luapan Lumpur)

  Adimas Angga Sulistya

• PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS PASAL 310 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MELALUI MEDIASI (Studi di Polres Blitar)

  Albi Mahardian

• REFORMULASI PENGATURAN HUKUM TENTANG HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

  Tria Pangesti

• PERMOHONAN KEPAILITAN PERUSAHAAN EFEK OLEH SUBYEK HUKUM PERORANGAN (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST).

  Ilham Pangeran Kevianto

• PELAKSANAAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT (Studi di Bank X Kantor Cabang Malang)

  Zubairi Fajar

• PENGATURAN LEMBAGA PENGAKUAN ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN

  Andreas Satya Wardhana

• UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF SENI UKIRAN KAYU KHAS SUMENEP DALAM RANGKA MENCEGAH PEMANFAATAN TANPA HAK

  Azna Abrory Wardana

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAHURA R. SOERJO BESERTA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMNYA (studi di UPT Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo)

  Putra Wibowo

• IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Pemerintah Kota Surabaya)

  Muhammad Hafid

• BENTUK KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN HAK ALIMENTASI ANAK PASCA PUTUSAN CERAI ORANG TUA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, 377/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut dan 438/Pdt/G/2013/PN.JKT.Ut)

  Radityo Dewandaru Basoeki

• BENTUK TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS KELALAIAN YANG DILAKUKAN OLEH AGEN (Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Tulungagung)

  Mahesa Priyatama

• PERTIMBANGAN HUKUM BANK DALAM MENERIMA SERTIFIKAT EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI JAMINAN KUR MIKRO (STUDI DI PT. BANKRAKYAT INDONESIA UNIT PUCANG ANOM SURABAYA)

  Sandra Bagus M

• ANTISIPASI PIHAK KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENANGKAL IMIGRAN GELAP (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)

  Ahmad Fuadillah

• EFEKTIVITAS PASAL 5 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO.8 TAHUN 2014 TERKAIT PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)

  Ilmas Shauqi Ridla

• EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 287 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT RAMBU PERINTAH DAN RAMBU LARANGAN (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Malang Kota)

  Dimas Antep Swangga

• PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT LAHAN PARKIR TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA PARKIR (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

  Nur Aisyah Oktavia

• KEDUDUKAN HUKUM DISKRESI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PENGAWALAN KONVOI DAN/ATAU KENDARAAN UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU (Tinjauan atas Pasal 134 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

  Achmad Bachtiar Rahman

• PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN KOMISI INFOMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)

  Rezha Awaladi Ramadha Fath.

• PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR REOG PONOROGO SEBAGAI IKON SENI BUDAYA (TRADISIONAL) UNGGULAN KABUPATEN PONOROGO (Pelaksanaan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

  Badrian Fitra Pamungkas

• OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SURABAYA TERHADAP PENDIRIAN MINIMARKET DI KAWASAN PERKAMPUNGAN (Studi Pelaksanaan Pasal 169 Huruf d Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 Di Kecamatan Kenjeran)

  Faisal Haq

• PELAKSANAAN KEPUTUSAN BUPATI TUBAN NOMOR 188.45/206/KPTS/414.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban)

  Ellen Putri Mauliddiyah

• OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

  Marsela Meilinawati

• IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA NOMOR: M.HH-09.HM.03.02 TAHUN 2011 DAN NOMOR: 12/PER-BNN/XII/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

  Wismar R. P. Pakpahan

• IMPLEMENTASI SANKSI EKONOMI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran)

  Yanuar Nurul Fahmi

• UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DALAM MENANGANI GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PASAL 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2013

  Miftah Farid Al Amin

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL SYARIAH YANG BERKEPASTIAN HUKUM

  Yeni Oktafia

• ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA

  Lorensia Resda Gestora

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS KREDIT MACET DENGAN OBJEK “JAMINAN†AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Sawojajar)

  Oktafiana Elysa Wati

• IMPLIKASI YURIDIS DEFINISI PELAKU USAHA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

  Devy Monica

• KAJIAN YURIDIS PASAL 43UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENCULIKAN AKTIVIS TAHUN 1997/1998

  Satya Kumarajati

• EFEKTIVITAS PENGENAAN TARIF RETRIBUSI ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) SESUAI DENGAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL (Studi kasus di terminal Kota Batu)

  Muchammad Naufal Nazir

• OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo)

  Nanda Catur Pamungkas

• PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

  Indrianingrum Indrianingrum

• IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT 1 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELAKU USAHA KERUPUK PASIR YANG TIDAK JUJUR DALAM PELABELAN KOMPOSISI BAHAN PEMBUAT PRODUK PANGAN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)

  Madarina Indari Karim

• PENEGAKAN PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN OBAT PELANGSING ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Di BBPOM Kota Surabaya)

  Cyntia Merinda

• ANALISIS YURIDIS PASAL 29 AYAT (3) PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

  Saskia Khairunisa Simamora

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK

  Ophie Rosaria Hidayat

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN TANPA IZIN (Studi di Polres Malang)

  Ida Wahyu Oktaviani

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA YANG DILINDUNGI OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

  Saadah Amaliah Safaruddin

• PELAKSANAAN KEBIJAKAN TERKAIT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA PROBOLINGGO (Studi di BadanKepegawaian Daerah Kota Probolinggo)

  Nida Nuris Shobah

• PEMBATALAN PERJANJIAN MELALUI PENGADILAN DALAM PERJANJIAN YANG MEMILIKI KLAUSUL ARBITRASE

  Ivon Adelima Sinaga

• PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 1 HURUF (a) PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA MADIUN (Studi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun)

  Marita Dwi Ratnawati

• HAMBATAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM (Studi di Resto Saboten Shokudo Kota Malang)

  Deon Arli Wicaksono

• WUJUD ASAS KEPATUTAN TERKAIT BATAS USIA PADA PENGANGKATAN ANAK (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 01/PDT.P/2012/PA.Ktg.)

  Cynthia Herma Pangestu

• PIDANA KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

  Maureent Elizabeth Leonard

• KONFLIK NORMA PENGATURAN KEWENANGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE

  Luciana Engelia Sari Sitorus

• PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (Studi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur)

  Sherly Putri Mayanti

• REFORMULASI PENGGUNAAN SINGLE ECONOMIC ENTITY DOCTRINE DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

  Andi Tanaka

• UPAYA PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UPACARA ADAT MERACUNI JUKUT DI TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA (Studi di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara)

  Ayu Mustika Pamungkas

• PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP TOKO BAHAN KIMIA YANG MELANGGAR PELAKSANAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA MALANG

  Pragia Indaro De Silo

• MODEL SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK MENJAGA KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

  Resa Hasan

• KRIMINALISASI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  George Martin Logo Tadu

• SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENDAFTARAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Normatif Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negri Sipil )

  Fadilla Dwi Lailawati

• KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA

  Muhammad Ajid Husain

• TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN INSIDER TRADING OLEH SECONDARY TIPPEE TERKAIT TRANSAKSI EFEK (STUDI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL)

  Raditya Nursyam

• ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264/K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN

  Patricia Irinne Alpha C

• REKONSTRUKSI PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

  Zulfiqar Bhisma Putra Rozi

• LEGALITAS PEMBUKAAN TEMPAT WISATA ALAM PANTAI TIGA WARNA DI KABUPATEN MALANG SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI

  Rajendra Sinang Tidar Sandiputra

• PELAKSANAAN PASAL 14 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1976 TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MALANG)

  Bilqis Iqmal Susetyo

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MAKNA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM PASAL 38 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI

  Indraswara Nugraha

• UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PROSTITUSI MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Di Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta)

  Renaldo Saut Elia

• PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FOLKLORE KESENIAN RAKYAT BANTENGAN DI KABUPATEN MALANG (PELAKSANAAN PASAL 38 (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

  Fadjar Ramdhani Setyawan

• TINJAUAN YURIDIS KLEMENSI SEBAGAI UPAYA UNTUK MELAKUKAN PERMOHONAN KEIRNGANAN HUKUMAN OLEH TERDAKWA DI SIDANG PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR PERKARA 705/PID.B/2015/PN.BTM)

  Zulhulaifah Putri Rahmawati

• IMPLIKASI YURIDIS SURAT EDARAN KAPOLRI NO SE/06/X/2015 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KELOMPOK PENGANUT AGAMA MINORITAS DI INDONESIA

  Dian Dwi Saputri

• POLITIK HUKUM PENGATURAN REKLAMASI TELUK BENOA (Studi pada Pasal 56, Pasal 63 A, dan Pasal 101 A Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, B

  Hussein Ahmad

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NOMOR 582 K/PDT.SUS-HAKI/2013 TERKAIT LOGO MEREK MINUMAN "CAP KAKI TIGA" YANG MENYERUPAI LAMBANG NEGARA KOLONI "ISLE OF MAN" (Analisa penerapan dari Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Mer

  Muhammad Dito Suryo Saputro

• IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PENGENDALI SAHAM UNTUK MENGGANTI DIREKSI DI PERUSAHAAN PARTISIPASI DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN PADA LEMBAGA PERBANKAN

  Trisna Widyaningtyas

• AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN PENGATURAN MENGENAI SANKSI BAGI KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA

  Leo Sandra

• EKSISTENSI KEPENTINGAN HUKUM YANG DILANGGAR PADA PEMERIKSAAN PERKARA SECARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

  Abdul Ghofar

• PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENABUNG BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM HAL TERJADI PEMBUBARAN BADAN HUKUM (Studi di BMT Perdana Surya Utama Kota Malang)

  Mohammad Haris Mustofa

• PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (Studi di Pengadilan Agama Kab. Bojonegoro)

  M. Tajul Assyafiq Ya’la

• PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM LARASITA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kantor BPN Kabupaten Malang)

  Yuliartha Desi Calenda Tampubolon

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKOSAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010.

  Diky Freedo Pratama Putra

• PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 2015 STUDI DI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

  Budiarto Nur Muhammad Dien