Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016

Articles

• ANALISIS YURIDIS PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DARI PENYIDIK KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEWUJUDKAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM.

  Hilmy Faidulloh Ali

• UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DAERAH PARIWISATA. (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Wisata Batu dan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Wisata Batu)

  Indi Muhtar Ismail

• ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

  Wiradhyaksa M.H.P

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI KEPADA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: PUT/05-K/PMT.III/AL/3/2006)

  Titik Khusumawati

• IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA MENGENAI TANAH ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1989 K/PID/2007)

  Glavenia Chrisnadya Wiranata

• KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENJUALAN KENDARAAN DINAS BERDASARKAN HUKUM PERIKATAN (Analisis Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penjualan Kendaraan Dinas)

  Dian Puspitasari

• KLAIM JAMINAN PENSIUN PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBELUM MENCAPAI MASA IUR 15 TAHUN

  Dian Fitasari

• DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN SAKSI MAHKOTA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kejakasaan Negeri Madiun)

  Sherly Elvina Buntoro

• ANALISIS PASAL 24 JUNCTO 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

  Dian Lestarining Budhiarto

• ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TINDAK PIDANA ASALNYA BELUM INKRACHT (Kajian Terhadap Pasal 69 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pid

  Afan Firdaus

• IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF A DAN D UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT HAK KONSUMEN DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ATAS JASA TRANSPORTASI GO-JEK (studi kasus di kantor pusat PT.Go-Jek Indonesia, Jakarta Selatan)

  Wahyu Muliadi

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENENTUAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PADA USIA TRANSISI ANAK

  Andika Dwi Rahayu

• AKIBAT HUKUM PENGAMBILAN AIR TANAH UNTUK USAHA PERHOTELAN DI AREA KAWASAN WISATA DALAM PENGELOLAAN TATA RUANG DAERAH KOTA CERDAS

  Gibtha Wilda Permatasari

• PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

  Maziyah Cahyaning Shiyam

• OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010 SEBAGAI POTENSI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

  Annas Adi Nugroho

• ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA AREMA (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)

  Deska Adiyana Pratama Putra

• ANALISIS YURIDIS PASAL 65 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE

  Afrizal Mukti Wibowo

• LINIERISASI PERATURAN ROSAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI UPAYA PERTAHANAN EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM MENGHADAPI MEA

  Maria Ulfah

• PENGEMBANGAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA YANG INKLUSIF

  Muhamad Arganata

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN INVESTOR DALAM PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

  Nur Indah Kurniawati

• PELAKSANAN PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT INVENTARISASI DAN PENDOKUMENTASIAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (FOLKLORE) BANYUWANGI

  Guspita Daniar Anggraini

• SINERGI BUMN MENURUT PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN PER-05/MBU/2008 JO PER-15/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013)

  Dewi Riyanti

• KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMBERIAN HAK RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

  Devi Rachmawati

• PENEGAKAN HUKUM PASAL 285 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP VESPA GEMBEL (STUDI DI POLRES MALANG KOTA)

  Ari Akbar Rafsanjani

• HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH ANAK (Studi di Kepolisian Resort Malang)

  Hana Ika Nurjannah

• HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG YANG BEKERJA PADA RUMAH TANGGA DAN PEMBERI KERJA

  Oktafiani Syafitri

• INDIKASI KEKABURAN NORMA TENTANG PENYADAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

  Siti Nur Azizah

• PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PENAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL (Studi di Kabupeten Blitar)

  Lia Herlinawati

• IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat)

  Muhammad Hafied Budiman

• PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pengawasan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

  Gebila Septya Kartikasari

• PENYIMPANGAN ASAS INDISSOLUBILITY DALAM PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN KATOLIK (KAJIAN NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB HUKUM KANONIK)

  Jovita Sonia Prianto

• PENGGUNAAN METODE HIPNOSIS FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN

  Puput Vebi H.

• PEMBERIAN PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Di Kepolisian Resort Malang)

  Siti Nur Fadilah

• BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

  Melati Indah Pratiwi

• HAMBATAN KURATOR DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA

  Fanny Landriani Rossa

• PERTIMBANGAN BANK DALAM MEMBERIKAN KREDIT MIKRO DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH TANPA DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Studi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sulfat, Malang)

  Dwi Ayu Rachmawati

• PELAKSANAAN PASAL 92 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT KEWAJIBAN PEMERINTAH MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KOTA MALANG)

  Helmy Octafianoor

• PELAYANAN PERIZINAN INDUSTRI DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO (Studi Implementasi Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)

  Eriska Octavianti

• PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI WAKIL ATAU KUASA HUKUM DARI BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA PADA SIDANG DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

  Elly Cahyawati

• UPAYA PERPUSTAKAAN UMUM KOTA BATU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU (Studi Penegakan Hukum Administrasi Negara)

  Ramadhan Putra Pratama

• Makna “Beralih†Pada Pasal 65 Ayat (8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

  Ega Amalia Sani

• TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN TENTANG DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

  Ria Susanti

• AKIBAT HUKUM PENGAJUAN GUGATAN YANG TERPISAH OLEH MASING – MASING PIHAK DALAM SUATU PERKARA YANG SAMA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Pasal 14 Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)

  Mohammad Rizky Maulana

• PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (Studi Di Kepolisian Resort Malang)

  Aghnes Chaterina Mahardika Lumantouw

• PENERAPAN DETERRING POTENTIAL IMITATORS DALAM PENCEGAHAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Malang)

  Deddy Firmanda Butar-Butar

• DIVERSI DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTA MALANG)

  Justica Heru Violagita

• PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI SUNGAI MOJOKRAPAK (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)

  Fannydyawati Meigitasari

• KEPEMILIKAN MEREK PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS ( ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR: 08/HKI.MEREK/2014/PN.NIAGA.SBY TERKAIT KASUS MEREK “GOOD DAY†)

  Suci Rachmawati

• EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERKAIT PERMOHONAN IZIN MENEBANG POHON OLEH PERUSAHAAN KAYU (Studi di Dinas Kehutanan Dan Perusahaan Kayu Kabupaten Malang)

  Alifah Nur Rahmayani

• PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT SURROGATE MOTHER DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

  Retno Wulandari

• PENGAWASAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK TERHADAP PELANGGARAN PENUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN OLEH TERWARALABA MINIMARKET (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok)

  Nur Fathimah Ulya

• EFEKTIVITAS SISTEM RAYON DALAM PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA MINAT SMA NEGERI DI KOTA MALANG MENURUT PASAL 33 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2014 (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)

  Erfian Nugraha

• PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 (Studi di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu)

  Caesar Naufaldy Yustiawan

• IMPLEMENTASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DENGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 18 TAHUN 2013 (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)

  Harli Firmansyah

• RELEVANSI ATAS RATIFIKASI KONVENSI ILO NOMOR 187 TAHUN 2006 TENTANG LANDASAN PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

  Natasha Meutia Emiliania

• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi di Dinas

  Elok Rahmawati

• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGROWISATA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Implementasi Pasal 5 Huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan)

  Tirta Cakra Wibawa

• TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN TANAH ANTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN)

  Ristya Amalia Utami

• PENEGAKAN HUKUM PASAL 25 (1) huruf a PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN DI KOTA MALANG

  Achmad Sandy Stifano

• IMPLEMENTASI INSTRUKSI GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 168 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM RANGKA MENYAMBUT IDUL ADHA 2015/1436 H. (Studi di Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas

  Rizqy Amallia Hidayat

• HAMBATAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA NO.S.12–DIR/ADK/05/2013 TENTANG KETENTUAN RESTRUKTURISASI KREDIT MENGENAI RESTRUKTURISASI KREDIT MODAL KERJA BANK

  Prawatiya Kusumapamungkas

• PENERAPAN PASAL 3 AYAT (3) POJK No. 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF MENGENAI BRANCHLESS BANKING

  Gigih Ario Bimo

• URGENSI SYARAT KEDUDUKAN DOMINAN DALAM TYING AGREEMENT MENURUT PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Bunga Bahari

• PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM FUNGSI LEGISLASI PERATURAN DESA DI DESA GAMPING KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

  Fahrul Abori

• AKIBAT HUKUM KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

  Widhi Yuliawan

• ANALISA YURIDIS TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

  Irvano Gibransyah Harsono

• ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN PARIWISATA BERBASIS GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN TERTIB TATA RUANG (Studi Di Kota Batu Jawa Timur)

  Tasya Damaris Nahak

• POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP GERAKAN PRAMUKA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA)

  Gema Perdana

• TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERIKLANAN TERHADAP PELANGGARAN FUNGSI INFORMATIF IKLAN PRODUK KESEHATAN ALSYVA BLACK JADE DI TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PEN

  I Gede Danendra Putra

• EFEKTIFITAS PASAL 289 KUHP TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)

  Riza Anggraeni

• PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN DI KOTA MALANG

  Nandiar Wiranata

• PENGELOLAAN KAWASAN WISATA ANDEMAN DESA SANANKERTO KECAMATAN TUREN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA (Studi Di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

  Yusron Fatoni

• ANALISIS ETIS DAN YURIDIS PENCANTUMAN IDENTITAS TERSANGKA PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN PADA SURAT KABAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

  Fifink Praiseda Alviolita

• ANALISIS YURIDIS PASAL 263 AYAT 2 HURUF (A) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG KEADAAN BARU SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PADA MAHKAMAH AGUNG

  Yumna Althaf Afanin

• HAMBATAN PEROLEHAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PERHUTANI UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINTAS SELATAN ( STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG ) ARTIKEL ILMIAH

  Fajar Setiadi

• DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan Nomor : 118/PID/2013/PT.DKI)

  A.A.Gede Angga Kusuma Yudha

• PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) (Studi di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan)

  Anugrah Purwariza Agusta

• REKONTRUKSI PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG PARTISIPATIF (Studi di Kabupaten Jombang)

  Mas Wirid Dinata Karimullah

• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA MALANG DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERBASIS NILAI SEJARAH, NILAI TRADISIONAL, NILAI BUDAYA, NILAI EDUKASI, DAN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN JUMLAH WISATAWAN (Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2014 Te

  Danny Rachmanto

• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH DENGAN STRATEGI PENGADAAN ANGKUTAN MASAL BARU DI KOTA MALANG

  Reno Rendika Efendi

• PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG)

  Afiffah Mega Khutmawati