Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015

Published: 2015-03-30

Articles

DINAMIKA MUTASI PEJABAT STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Tri Amalia
- PDF
PERAN JAKSA DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (2) UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Ricky Wicaksono Sandjaya
- PDF
PERAN UNITED NATIONS PEACEBUILDING COMMISSION (UNPBC) DALAM UPAYA MENERAPKAN POST SETTLEMENT PEACEBUILDING DAN SUSTAINABLE PEACE DI LIBERIA SEBAGAI POST CONFLICT AREA

Alexander Edwardi Juang Prakoso
- PDF
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013)

Chesya Sinar Mahardika
- PDF
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK AKIBAT GAGAL SISTEM PADA TRANSFER DANA MELALUI SISTEM KLIRING (Studi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk )

Firda Nur Amalina Wijaya
- PDF
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN DI INDONESIA DALAM MEMERIKSA SENGKETA YANG MENGANDUNG KLAUSUL ARBITRASE ( Studi Kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT Berkah Karya Bersama )

Gusti Ayu Rembulansari
- PDF
KAJIAN YURIDIS TIDAK DIPENUHINYA PASAL 197 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012)

Dyah Ayu Puspitasari
- PDF
PERAN JAKSA DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (2) UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Ricky Wicaksono Sandjaya
- PDF
DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN NO. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR)

Listya Zuraida
- PDF
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010 PADA KASUS WARIS BERBEDA AGAMA BERDASARKAN PASAL 171 HURUF C KOMPILASI HUKUM ISLAM

Irine Dian Ayu Dewanty
- PDF
EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (Studi di Pemerintah Kota Tarakan)

Frida Adelia Damayani
- PDF
MODEL PENGUATAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

Ardhiwinda Kusumaputra
- PDF
PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERDA RTRW KABUPATEN PASURUAN

Dian Anggraeny
- PDF
PELAKSANAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi tentang Implementasi Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar)

Mita Vajar Indah
- PDF
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSPLOITASI SECARA EKONOMI TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Kota Malang)

Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal
- PDF
JAMINAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH OLEH MASYARAKAT MELALUI TRANSPARANSI PENGAWASAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TULUNGAGUNG

Latansa Firmanasari
- PDF
ANALISIS YURIDIS PERSYARATAN KHUSUS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Narapidana Hartati Murdaya)

Patricia Debora Yunita
- PDF
PERBEDAAN PENERAPAN SYARAT PEMBATALAN MEREK TERKENAL ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PIAGET DAN PIAGET POLO (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pdt.Sus/2012)

Putri Permata Amalia
- PDF
PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PADA USAHA DAGANG YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN USAHA (Studi Di UD Tri Mulya Onix Kabupaten Tulungagung)

Erma Zulfa Kurniawan
- PDF
KEBIJAKAN DEPENALISASI MENGENAI PENANGANAN PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM MELALUI LEMBAGA REHABILITASI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)

Amanda Jesicha Nadia Putri
- PDF ()
URGENSI KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Pandji Patriosa
- PDF
PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PASAR TERPADU DINOYO NOMOR 188.45/460/35.73.112/2012 DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG 2010-2030

Zakaria Saxon Kurnia
- PDF
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Arif Pribadi
- PDF
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN WITHHOLDING SYSTEM TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Rista Dyah Rahmawati
- PDF
EFEKTIVITAS PENGATURAN KEPEMILIKAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) BAGI SUB-KONTRAKTOR PENYEDIA USAHA JASA KONSTRUKSI

Faishal Haris
- PDF
KEDUDUKAN SAKSI A DE CHARGE PADA PROSES PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Saktian Naris Pradita
- PDF
Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Devi Kartika Sari
- PDF
TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN AKIBAT DIKELUARKANNYA SERTIPIKAT GANDA YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM ADMINISTRASI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO)

Kartika Indah Siahaan
- PDF
Efektifitas Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Terkait Dengan Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat (Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kot

Herwina Sekarsari Haris
- PDF
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Linda Darmayanti
- PDF
MAKNA YURIDIS KEGONCANGAN JIWA YANG HEBAT DALAM PASAL 49 AYAT (2) KUHP BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Arya Bagus Wardhana
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI ATAS AKSES AIR TERKAIT PENYELENGGARAAN MODIFIKASI CUACA OLEH SWASTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013

Aziz Junaedi
- PDF
MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Bisma Anggara Putra
- PDF
REFORMULASI PARLIAMENTARY THRESHOLD YANG BERKEADILAN DALAM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA

Sholahuddin Al-Fatih
- PDF
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENEBANGAN POHON SECARA TIDAK SAH

Sherly Nanda Ade Yoan Sagita
- PDF
PERUMUSAN KEMBALI NORMA KEJAHATAN POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA UNTUK KEPASTIAN HUKUM

Gita Gianty Octavia
- PDF
PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Di Polres Kabupaten Malang)

Anisa Pasha Rahmawati
- PDF
BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG TIDAK DICATAT ( Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Tri Yunisari
- PDF
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM INTERNALLY DISPLACED PERSON (IDP) PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI NIGERIA PADA TAHUN 2009 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Rensy Triana Putri Budihardjo
- PDF
PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DI INDONESIA

Yongky Putut Angkianata
- PDF
KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG PENGGUNAAN HANDHELD STUN GUN SEBAGAI SENJATA PERTAHANAN DIRI/SELF DFENCE BAGI WARGA SIPIL

Yudhi Krisandi Arief
- PDF