Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014

Articles

• IMPLEMENTASI PASAL 72 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKEJAAN TERKAIT PEMISAHAN TEMPAT KERJA ANAK (STUDI DI INDUSTRI SEDANG KABUPATEN MALANG)

  Aditya Satria Pratama

  • PDF

• HAMBATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KABUPTEN MALANG (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)

  Okky Faried Hidayat

  • PDF

• KESADARAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TERTENTU (PKWT) DI PERUSAHAAN GARMENT (Studi Di Perusahaan Garment UD Harmoni Lumajang)

  Rommy Hardyansah

  • PDF

• PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) BERDASARKAN KONVENSI TENTANG THE STATUS OF STATELESS PERSON 1954 (Studi Kasus Orang-Orang Etnis Rohingya Myanmar)

  Nining Nur Diana

  • PDF

• Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Undang - Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek

  Saghara Luthfillah Fazari

  • PDF

• KENDALA ADVOKAD DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG (Studi Di Kantor PERADI Kota Surabaya)

  Nova Rizal Pratama

  • PDF

• DISSINKRONISASI PUTUSAN PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda)

  Valdano Islami Ardiles

  • PDF

• BEAUTY CONTEST SEBAGAI SALAH SATU BENTUK BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 35/KPPU/-I/2010 DALAM PEMILIHAN MITRA KERJA OLEH PT. PERTAMINA DAN PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL)

  Ryan Robby Setyawan

  • PDF

• EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BERDASARKAN PASAL 2 DAN 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Badan Kepegawaian Da

  Nurca Maya Shabrina

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus di Polres Malang Kota)

  Dexy Setiawan

  • PDF

• PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA MALANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2013

  Risma Wulan Sari

  • PDF

• PERAN PPID DALAM PELAYANAN SERTA PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

  Bima Sakti W.P

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENGALIHWUJUDAN ATAS KARYA FOTOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

  Eka Indah Hanisa

  • PDF

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN CAGAR BUDAYA SITUS MAJAPAHIT DI TROWULAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.

  Yosi Abdhan Pradana

  • PDF

• PEMBAHARUAN HUKUM DALAM SISTEM SELEKSI DAN PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI

  Zihan Syahayani

  • PDF

• Kedudukan Saudara Kandung Sebagai Ahli Waris Dalam Peristiwa Pewarisan (Analisis Terhadap Perkara No.30/Pdt.G/2010/PN.KDR, jo No. 265/Pdt/2011/PT.SBY, jo No. 433 K/Pdt/2012)

  Widya Ayu Puspitasari

  • PDF

• PENCEGAHAN KEJAHATAN CARDING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

  Novryan Alfin Kurniawan

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI WILAYAH SUNGAI DI JAWA TIMUR

  Karunia Rohadhi

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS TERHADAP KARYA SENI MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DI JEJARING MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PRINSIP FAIR USE

  Al Araf Assadallah Marzuki

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DI CAMP PENGUNGSIAN SURIAH

  Maya Tyas Anggraini

  • PDF

• TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)

  Orpa Floria Sari

  • PDF

• PELANGGARAN PRINSIP NON-INTERVENSI OLEH NEGARA PERANCIS PADA KASUS MALI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

  Cahyo Pradipta

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GESTOR YANG TELAH MELAKUKAN ZAAKWAARNEMING (PERWAKILAN SUKARELA) TANPA DISETUJUI PEMBAYARAN BIAYA OLEH DOMINUS.

  Akhmad Fathoni Hendrawan

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN DALAM SITUASI INTERNAL DISTURBANCES AND TENSION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYERANGAN WARTAWAN DI MESIR TAHUN 2013)

  Friedabia Kosasihaeni Johanner

  • PDF

• IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEGIATAN ASTEROID MINING DITINJAU DARI OUTER SPACE TREATY 1976 DAN LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS 1972

  Yeremia Anggarianto

  • PDF

• HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINGKATAN KOPERASI DI KOTA MALANG (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi)

  Novia Anggarani

  • PDF

• EFEKTIFITAS PASAL 1 SURAT KEPUTUSAN BAPPEBTI NOMOR 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 TENTANG PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ON-LINE DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI UNTUK MELINDUNGI NASABAH (STUDI DI PT MILLENIUM PENATA FUTURES)

  Nabhiella Putri Syahviera

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM PETUGAS MEDIS DALAM SENGKETA BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI SURIAH MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN II 1977

  Adinda Putri Ratna Devi

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG YANG SAKIT MENDADAK DALAM PENGANGKUTAN UDARA TERKAIT KETIADAAN TENAGA MEDIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

  Christina Meirinayanti

  • PDF

• TINJAUAN YURIDIS KETERKAITAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 Tentang Kartel SMS dan Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge)

  Dela Wanti Widyantari

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 67 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI PT. OMEGA PLASTICS KABUPATEN SIDOARJO)

  Yossie Bayu Nugraha

  • PDF

• IMPLIKASI YURIDIS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PPAT TERHADAP PROSES PENDAFTARAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2012/PN.Lmg)

  Husnul Munfarid

  • PDF

• HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (STUDI PELAKSANAAN PEMENUHAN SARANA PENDIDIKAN OLEH UNIVERSITAS BRAWIJAYA

  Rahmad Syafaat Habibi

  • Untitled

• PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI SUMBANGAN MASYARAKAT (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung)

  Bayu Kresna Bimantara

  • PDF

• PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA BERDASAR PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG ATAU JASA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA (Studi Kasus Pembayaran Ganti Rugi Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencan

  Haswangga Riskian

  • PDF

• UPAYA PENYELIDIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS MAYAT YANG DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA ( Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)

  Moch Irfan Sulistianto

  • PDF

• KESALAHAN ADMINISTRASI KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda DI PENGADILAN TIPIKOR SAMARINDA) Ranu Wijaya, Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS, Milda Istiqomah, SH.MTCP

  Ranu Wijaya

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARIAH ATAS MENINGGALNYA MUDHARIB DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

  Arya Ramadhan

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERKAIT PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN SUMENEP ( Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten S

  Nugraha Dwi Prasetyo

  • PDF

• PENYIDIKAN TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS BERALKOHOL “OPLOSAN†DI KOTA MALANG YANG KONSUMENNYA MENINGGAL DUNIA (STUDI DI POLRES KOTA MALANG)

  Firman Yoga Rizki Wiratomo

  • Untitled

• IMPLEMENTASI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (studi di Polres Malang Kota)

  Candra Surya Kurniawan

  • PDF

• THE RESPONSIBILITY OF INTERNATIONAL ORGANISATION ON ENVIRONMENTAL DAMAGE DURING AN ARMED CONFLICT (Case Study of NATO Air Campaign against Kosovo in 1999)

  Dessy Maeyangsari

  • PDF

• HAMBATAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT (Studi Di Kabupaten Flores Timur)

  Anna Maria Fernandez

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM POSITIF DI HONG KONG TERHADAP HAK-HAK DASAR PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA YANG BEKERJA DI HONG KONG

  Kemas Rachjuanda P.

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KUASA PENAMBANG DALAM MELAKUKAN REKLAMASI HUTAN PASCA TAMBANG ( Studi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten

  Rakhmad Wicaksono

  • PDF

• ANALISIS UNSUR KESALAHAN DAN KELALAIN MUDHARIB DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASAAH SEBAGAI DASAR EKSEKUSI JAMINAN

  Muhammad Adfan Yhu’nanda

  • PDF

• THE JURIDICAL REVIEW OF WITHDRAWAL ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS) MEMBER STATES FROM THE ASEAN CHARTER BASED ON THE VIENNA CONVENTION 1969

  Galih Putri Sudarsono

  • PDF

• EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REGULATED AGENT BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP. 152 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS MENURUT STANDART INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)

  Yohana Dwi Anggraeni

  • PDF

• PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA PERKAWINAN PADA GELAHANG MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI DI KABUPATEN TABANAN)

  Kadek Agung Setya Nugraha

  • PDF

• TINDAKAN SPIONASE MELALUI PENYADAPAN ANTAR NEGARA SEBAGAI CYBERCRIME

  Rofi’a Zulkarnain

  • Untitled

• KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

  M. Yunus Fadzli

  • PDF

• KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BECAK BERMOTOR MENURUT PASAL 47 JUNCTIS PASAL 77 DAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

  Nizul Mutok

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (Stu

  Muhammad Auni Yafi Larausi

  • PDF

• IMPLEMENTASI PASAL 23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERKAITAN DENGAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TUBAN (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu

  Putra Indra Satria

  • PDF

• PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

  Faisol Faisol

  • PDF

• IMPLEMENTATION OF ARTICLE 31 LOCAL RULE NUMBER 2 IN 2012 SIDOARJO DISTRICT OF SUPERVISION AND CONTROL OF THE ORGANIZATION OF PARKING IN THE DISTRICT SIDOARJO

  Swandaru Widyatama

  • PDF