Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021

Articles

• IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Dinas Dispendukcapil Kabupaten Tuban)

  Mohammad Dany Sugiharto

• PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT (DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 /POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN C

  Mukhlis Rizki

• PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MARITAL RAPE KEPADA ISTRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN Dps)

  Tat Taviv

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

  Giras Dewangga

• EFEKTIVITAS PASAL 210 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN TERKAIT TRADISI IDUL FITRI MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN MENERBANGKAN BALON UDARA TERHADAP KESELAMATAN PENERBANGAN

  Novita

• ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

  Mohammad Abizar Hardianto

• ANALISIS YURIDIS METODE PROMOSI FLASH SALE DITINJAU DARI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Wahyu Nur Fajar Pratiwi

• PEMBATASAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PENGGUNAAN INTERNET (Analisis Putusan Nomor 230/G/TF/PTUN-JKT)

  Anggina Sarah

• IMPLEMENTASI PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SI

  Ary Bima Hardjono M

• REFORMULASI SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN IDENTITAS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI MEDIA ELEKTRONIK

  Derrick Derrick

• AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP SAHNYA SEBAGAI PEMILIK HAK SEWA ATAS OBJEK SEWA SEBAGAI JAMINAN HUTANG (Studi Putusan No : 1123/Pdt.G/2019/PN.Sby.)

  Nadhifa Abdullah

• PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN RISIKO PERSEKONGKOLAN VERTIKAL PADA PENGADAAN BARANG/ JASA PT.PLN (PERSERO) (Studi di Kantor PT.PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Bali I Surabaya)

  Karlinda Lingga Sari

• ANALISIS TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

  Tutut Ariyani

• IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN BPOM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TERKAIT MASA BERLAKU NOMOR PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) (STUDI DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG)

  Syakir Prayoga

• IMPLIKASI YURIDIS BANK SEBAGAI SALAH SATU PIHAK PERJANJIAN TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM HAL OBJEK PERJANJIAN MENJADI JAMINAN KREDITUR LAIN (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus-

  Ridho Yanuar Bayu Pratama

• ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM BERLANDASKAN ASAS KEADILAN RESTORATIF

  Novi Widi Astuti

• FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LPKA KELAS I BLITAR)

  Galih Andito Raharjo

• EFEKTIFITAS PASAL 8 AYAT (1) HURUF D PBI NOMOR 16/1/2014 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU OLEH PENYELENGGARA DALAM MENGATUR SISTEM PEMBAYARAN

  Ajie Prabowo Wicaksono

• PEMBINAAN KEPRIBADIAN ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)

  Sintya Junaika Siahaan

• AKAD HUTANG DALAM FITUR GOPAY PAYLATER PADA APLIKASI GOJEK MENURUT MAQASHID SYARIAH

  Syauqina Maghfirah Salsabila

• PERAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA MADIUN DALAM PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

  Monesia Okiana Silalahi

• URGENSI KEWENANGAN PENYITAAN (DAWN RAID) SEBAGAI UPAYA DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DUGAAN PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  I Gusti Ayu Indriana Damayanti

• PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK ( STUDI DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA )

  Safira Riansyah

• ANALISIS KESALAHAN PENERAPAN HUKUM JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MEMERIKSA BERAT RINGAN PIDANA TERDAKWA (Studi Putusan Kasasi Nomor 245K/Pid.Sus/2019)

  Kevin Arnot

• PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT (DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11 /POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN C

  Mukhlis Rizki

• ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERKAIT TOKO ROTI SEBAGAI OBJEK PAJAK

  Zainal Abidini

• PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR ATAS SITA JAMINAN HARTA PAILIT DARI TINDAK PIDANA

  Oppy Pramudya Wisnu Wardhana

• IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KARYA ARSITEKTUR

  Avenanda Dwi Patria

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN TERHADAP PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 1080/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.)

  Farradiba Hidayat

• STATUS HUKUM NEGARA ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN PASCA SUKSESI NEGARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

  Jessica Jessica

• STATUS DARURAT PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT

  Sajida Humaira

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)

  M. Ainun Bahroni

• PERLINDUNGAN HUKUM BANK PENERUS TERHADAP LETTTER OF CREDIT FIKTIF DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS L/C FIKTIF PERBAIKAN PESAWAT SUKHOI)

  Tata Pelita

• IMPLEMENTASI PASAL 60 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (Studi Di Inspektorat Kabupaten Tuban)

  Harum Ninik Sugiharti

• EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM PENEGAKAN ARMED FORCES SPECIAL POWERS ACT NEGARA INDIA DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

  Yusuf Firmansyah Dwi Kurniawan

• PERLINDUNGAN ANAK KORBAN BULLYING OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Peremp

  Nabila Ahnafi Salsabila

• ANALISIS YURIDIS PASAL 35 PERPRES 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERKAIT KEWAJIBAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG BERBAHASA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

  Hanif Muhammad

• IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF P PERATURAN DAERAH KOTA MALANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN (Studi pada Jalan Bareng Raya)

  Revaldhi Gusti Widura

• REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PENGALIHAN SAHAM OLEH ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN HUKUM

  Mikail Akbar Surya

• ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR : 171/Pid.B/2017/PN Jap YANG MENGEMBALIKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM

  Martha Novianty Teuf

• STATUS HUKUM PERJANJIAN ARTEMIS ACCORDS YANG DIBENTUK OLEH NASA BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA INTERNASIONAL

  Diza Arifani

• LEGALITAS PERKEMBANGAN MATA UANG VIRTUAL ALAT PEMBAYARAN MENURUT HUKUM INDONESIA

  Olivia Gabriella Sinaga

• HAMBATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RELAKSASI IURAN DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang)

  Bilqis Laila Nuzul Sa’adah

• KAJIAN YURIDIS IKLAN PRODUK OBAT SEKSUAL ATAU ALAT BANTU SEKSUAL MELALUI MEDIA INTERNET

  Mada Sylvia Arifah

• IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang)

  Nadia Mileni Habibah

• FAKTOR PENYEBAB TIDAK EFEKTIFNYA PASAL 92 PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG DI ZONASI KAWASAN SUNGAI CISADANE (studi kasus pada Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Babakan)

  Diva Rifatkha

• TANGGUNG JAWAB INFLUENCER MEDIA SOSIAL TERHADAP IKLAN OBAT DAN MAKANAN DENGAN KLAIM BERLEBIHAN (Kajian Hukum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Federal Trade Commission Act Amerika)

  Jihan Ramadhani Kholidya

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEPOSAN BANK AKIBAT PENINGKATAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI DAMPAK PANDEMI DI INDONESIA

  Muhammad Alif Zuhdi

• RATIO LEGIS PEMBENTUKAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

  Endang Marifatul Meijuroh

• PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENAYANGAN VIDEO TIKTOK MENJADI PROGRAM STASIUN TELEVISI YANG BERNILAI KOMERSIAL (Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Beijing Treaty 2012)

  Diandra Aura Ramadhani

• ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PERKARA KAPILITAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/Pdt.Sus/20

  Febriyan Adi Christanto

• RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 149K/PID.SUS/2013 TENTANG PENYALAH GUNA NARKOTIKA

  Dandi Wijaya

• PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSINASI CORONAVIRUS DESEASE DITINJAU DARI PASAL 93 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

  Deny Indra Setiawan

• PENGATURAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM RANGKA PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

  Raafi Hamzah El Sulthani

• DAMPAK KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA YANG MENDERITA PENYAKIT MENULAR (Studi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam)

  Siti Jamaliah Saragih

• TINJAUAN YURIDIS EKSPLOITASI SECARA EKONOMI TERHADAP ANAK PENERIMA BEASISWA DALAM PENGGUNAAN LOGO MEREK PERUSAHAAN

  Umi Munawaroch

• KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM VETERINER SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI

  Dhiatri Nari Ratih Rengganingati

• ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA CYBER BULLYING BERDASARKAN UU ITE DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-VI/2008

  Ananda Ubaid Sihabuddin Argi

• URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN SENJATA BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  Ricardo Tumpal Naibaho

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMENEP NOMOR 226/PID.SUS-ANAK/2019/PN.SMP TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCABULAN

  Ferdiansyah Anugrah Ramadhana

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH PIHAK KETIGA BERDASARKAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF BERTENDENSI POSITIF

  Imam Kurtuwby Wirabhuana

• PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURABAYA (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya)

  Gigian Fista Nurmadiono

• PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH SATUAN POLISI PERAIRAN POLRES MALANG DENGAN STRATEGI POLMAS SAMBANG WARGA

  Anugrah Dwi Ayu Rizkirianitami

• REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN OLEH PENYIDIK SELAMA PROSES PENYIDIKAN

  Dinda Nurrani

• Penerapan E-Court Pada Administrasi Perkara Perdata Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Berbiaya Ringan Di Pengadilan Negeri Batam (Studi di Pengadilan Negeri Batam Kelas IA)

  Citra Puspawardhani

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 76 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA MENGENAI KUALIFIKASI HAKAM DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ

  Aisya Nadifa Mutiara Geiby

• PERDAGANGAN DAN KEPEMILIKAN SATWA LANGKA DALAM WILAYAH SUATU NEGARA BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

  Dewa Oka Prabawa

• FORMULASI HUKUM KETENTUAN PENSIUN DINI DALAM HUKUM PERBURUHAN

  Zikrina Pretty Dzhini

• EFEKTIVITAS PASAL 15 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA MALANG TERHADAP JURU PARKIR LIAR

  Mura Kan Kutaraya

• PENENTUAN STATUS KELOMPOK TERORISME DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: BOKO HARAM DAN KU KLUX KLAN)

  Annisaa Ainaya

• URGENSI PENGATURAN CREATING SHARED VALUE (CSV) SEBAGAI TRANSFORMASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENDUKUNG SUSTAINABILITY LIVELIHOODS

  Maghfira Aurellia Kusardiani

• IMPLIKASI YURIDIS PENGHAPUSAN PASAL 59 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

  Syafiq Ramdhani

• TINJAUAN YURIDIS BATASAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PASAL 44 AYAT (1) KUHP

  Ananta Tianar Dewi

• TANGGUNG JAWAB AMERIKA SERIKAT SEBAGAI NEGARA PEMBERI LISENSI ATAS PELUNCURAN SATELIT STARLINK OLEH SPACEX MENURUT HUKUM RUANG ANGKASA INTERNASIONAL

  Michella Theofany

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PERJANJIAN JASA TITIP BARANG DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI OLEH JASTIPER

  Fathia Laely Pramadanty

• PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN CARA NON- HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PRIVATE PLACEMENT)

  Renaldi Avri Angga

• KONSEP TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMEGANG SAHAM SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DILUAR MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN TERHADAP KEBERLAKUAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL

  Steven Nico Hasiholan

• ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1666/PDT.G/2018/PA.MLG)

  Uninda Putri Octaviani

• PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR INITIAL COIN OFFERING (ICO) DALAM HAL TERJADI FRAUD PUMP AND DUMP OLEH PIHAK PENYELENGGARA

  Samnta Zena Sasmita

• MEMAKNAI FRASA PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PENJELASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN DIVERSI (Studi Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm)

  Lady Olivia Depari

• KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PROSES AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

  Giovanni Gavin Gunason

• PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN LIQUID ROKOK ELEKTRIK ILEGAL (Studi di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)

  Benny Richi Rifandi Sijabat

• RUANG LINGKUP KELALAIAN DEVELOPER PADA PASAL 9 AYAT (3) PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 11/PRT/M/2019 TENTANG SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH

  Hans Silitonga

• ANALISIS FRASA “WAJIB MEMELIHARA MENURUT KEMAMPUANNYA†PADA RUMUSAN PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT ALIMENTASI

  Wildan Kautsar Ridho

• PENERAPAN PASAL 374 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi di Kepolisian Resor Satuan Reserse dan Kriminal Kota Kediri)

  Sukma Nugrah Sari

• DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILA DALAM PENETAPAN TERSANGKAN YANG DI LAKUKAN OLEH PENYIDIK TERHAPAD PT VERITAMA PROPERTI

  Ilminabil Ahmad Farraz

• ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PARTICIPATING INTEREST PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN DAERAH DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

  Fazri Kurniansyah Hasibuan

• PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI

  Imam Hidayatullah