Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021

Articles

• EFEKTIVITAS PASAL 49 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010 – 2030 TERKAIT PERMUKIMAN LIAR DI SEMPADAN REL KERETA API KOTA MALANG (Studi di Kota Malang)

  Abdul Aziz

• Keseimbangan Pajak Atas Perbedaan Tarif Pajak Antara Pajak Penghasilan Final Dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Asas Keadilan

  Zulfikar Jehan Mahendra

• IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 OF REGENT REGULATION OF LAMONGAN NUMBER 16.1 OF 2019 CONCERNING PROCEDURES TO CORRECT, REVOKE, SUBTRACT DECISION OF, WAIVE, SCRAP, OR REDUCE ADMINISTRATIVE SANCTION OF REGIONAL TAX (A case study of Reduction of Land and Buildin

  Aizahra Dafa Salsabila

• DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)

  Yolanda Fransisca Dewi

• IMPLEMENTASI PASAL 3 ANGKA 11 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pada Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban)

  Ricky Fandhita Vembi Renanda

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DESA WISATA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN

  Aditya Novandita

• BUDAYA HUKUM KOMUNITAS PEMAKAI AIR TELAGA BURET PADA EMPAT DESA KECAMATAN CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)

  Arrial Thoriq Setyo Rifano

• PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA MENURUT PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PDT.G/2018/PA.TR)

  Dessiana Zahra Inti

• PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS DESAIN TATA RIAS ATAU MAKEUP DESIGN HASIL KARYA DARI MAKEUP ARTIST

  Irma Nur Rhamadani

• PENGEBOMAN KANTOR PENGHUBUNG KOREA SELATAN OLEH KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

  Bahagita Cinandi Prawira

• PENGAWASAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PENGOLAHAN GULA TEBU HOME INDUSTRI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

  Alfiansyah Rangga Frahadhika

• DASAR PENILAIAN HAKIM TERHADAP UNSUR AJARAN MEDEPLICHTIGE DALAM AKSI MASSA 212 (Studi Putusan No.844/Pid.B/2019/PN.Jak.Pst)

  Muhammad Fahreza

• PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI TIKET PADA SAAT PIHAK JASA TITIP TIDAK MENGEMBALIKAN DANA KEPADA PEMBELI SAAT KONSER BATAL

  Nindya Annastasya Saputri

• Juridical Review of Implementation of Law of the Republic of the Philippines No. 11479 concerning Anti-Terrorism seen from the Perspective of International Law of Human Rights

  Andre Oktavianus Masang

• KEWENANGAN LEMBAGA PEMBERI SANKSI PIDANA POKOK PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Muhaimin Sunjaya Atmaja

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pati)

  Nabila Dian Suciningtyas

• PELAKSANAAN DISKRESI dalam PENANGANAN PANDEMI Corona Virus Desease-19 terkait PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT KEUANGAN NEGARA

  Nadzirotus Sintya Falady

• KEDUDUKAN HUKUM PELAKU USAHA ASING & PASAR BERSANGKUTAN DALAM DIGITAL MARKET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Pungki Febriana Dheyanoor

• ANALISIS YURIDIS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT RISIKO PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS (BUSINESS JUDGEMENT RULE) OLEH KAREN AGUSTIAWAN SELAKU DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS/2020)

  Rhiyo Hattory

• EFEKTIVITAS PASAL 7 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TERKAIT PENERTIBAN PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA LABEL (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)

  Stefanus Azwar Sugita

• PENABRAKAN DAN PENJARAHAN KAPAL COAST GUARD CHINA TERHADAP KAPAL NELAYAN VIETNAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF VIETNAM DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

  Darma Kusuma

• ANALISIS YURIDIS PASAL 73 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TERKAIT ADANYA SERTIFIKAT KEANDALAN (TRUSTMARK) DAN LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN

  Sarah Veronica

• CYBER SECURITY DALAM REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI PENCURIAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI POINT OF SALE (PoS) SYSTEM)

  Tarra Aulia Shafanna

• KONTRIBUSI PEMBERIAN PENILAIAN KEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI KRITERIA PEMBERIAN USULAN PEMBEBASAN BERSYARAT

  Weni Nurwati

• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 TERHADAP MEKANISME PEMERINTAH MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH

  Faktur Rahman

• HAMBATAN IMPLEMENTASI PASAL 4.AYAT (4) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/Ka. BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH (Studi di Desa Sumbe

  Cornellia Syavira Dewi

• TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI KEPADA AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING

  Nilna Firkhana Soraya

• OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PADA CAR FREE DAY DI KOTA MALANG DALAM UPAYA PEMENUHAN KETERTIBAN UMUM

  Nur Aisyah Nabilla

• URGENSI PENGATURAN SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK LINTAS BATAS NEGARA

  Aura Ning Istanti

• PENGHAPUSAN RED NOTICE TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM ICPO-INTERPOL (STUDI KASUS JOKO TJANDRA)

  Esther Gracia Oktavmora

• EFEKTIVITAS HUKUM PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (Studi di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta Kabupaten Pamekasan)

  Faisal Suhandi

• URGENSI PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL PADA LAYANAN URUN DANA PROPERTI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA

  Muhammad Zuhdi Anggarjito

• KEPASTIAN HUKUM BAGI TRANSGENDER SEBAGAI KELOMPOK RENTAN ATAS BANTUAN SOSIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

  Faisal Maulana Ardian

• IMPLEMENTASI PASAL 111 AYAT (1) HURUF (c) ANGKA (4) PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH MENGENAI BALIK NAMA WARIS HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN ARAB (Studi di Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan T

  Fakhirah Marta

• PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TROTOAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG BERDASARKAN PASAL 92 HURUF H PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

  Mila Rae Dinda Alfatina

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

  Ristiani .

• TANGGUNG JAWAB INFLUENCER TERKAIT IKLAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DENGAN REGULASI DI NEGARA INDIA DAN AMERIKA)

  Wiliam Michael Tiboyong

• URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

  Kevin Rishad Aidyn

• TANGGUNG JAWAB HUKUM SUB-HOLDING COMPANY TERHADAP PIHAK KETIGA BERDASARKAN PRINSIP LIMITED LIABILITY DALAM LIMITED LIABIITY PADA PERUSAHAAN GRUP (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 40/G/PHI.PN.JKT.PST)

  Yoga Agung Prawetyo

• LEGAL PROTECTION FOR SELLERS IN E-AUCTION TRANSACTION ON THE INTERNET

  M. Sandy Abdillah Nawawi

• PELAKSANAAN PENGENAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PASAL 31 AYAT (2) HURUF E PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2015 (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang)

  Yusuf Wahyu Prayudha

• PENERAPAN PASAL 54 AYAT (3) PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038 TERHADAP IZIN LOKASI PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi di Dinas Pe

  Bagas Dwi Tama

• HASIL TES URINE SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

  Aditya Prima Mabrury

• AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH PPATS PASCA TERPENUHINYA PPAT DI DAERAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Malang)

  Syena Handoko Bimantoro

• DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2018/PN Sby jo. Putusan Nomor 432/Pid/2018/PT.Sby jo. Putusan Nomor 71 K/Pid.Sus/2019)

  Jefri Dwi Putra