Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021

Articles

• PERLINDUNGAN ATAS HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DALAM APLIKASI MOVIE STREAMING YANG MENYEDIAKAN FITUR DOWNLOAD GRATIS

  Rafi Faisal

• EFEKTIVITAS PASAL 25 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN LAIK JALAN PADA MODA MIKROLET (Studi di Dinas Perhubungan Kota Mal

  Muhammad Hamas Alhaidar

• EFEKTIVITAS PASAL 36 AYAT (1) PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERKAIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

  Audina Fitria Dellavega

• KEBERLAKUAN PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN

  Hilmiya Qotrunnada

• EFEKTIFITAS PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS (STUDI DI DINAS SOSIAL KOTA MALANG)

  Benny Sulistyo Nugroho

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KRIMINALISASI PERBUATAN MENULARKAN PEYAKIT MENULAR (Ditinjau Berdasarkan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

  Aan Setiawan

• ANALISIS PUTUSAN HAKIM Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN BERDASARKAN SUDUT PANDANG RESTORATIVE JUSTICE

  Aisyah Nur Prayekti

• ANALISIS YURISDIS MAKNA FRASA TANPA HAK PADA PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG

  Audra Dea Atika

• KEABSAHAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KELANJUTAN YANG BERASAL DARI KONTRAK KARYA PADA PERTAMBANGAN MINERAL

  Farhan Izzatul Ulya

• ALASAN PERUBAHAN PENGATURAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN WANITA DARI 16 TAHUN MENJADI 19 TAHUN BERDASARKAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  Ghardella Indah Farradhiba

• REKONSEPTUALISASI ARTI “MENYESATKAN†DAN “TIDAK ETIS†PADA PENGATURAN TERKAIT KEWAJIBAN BANK DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PRODUK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Kajian Yuridis Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005)

  Gianifa Azara

• IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERKAIT LOKASI PROGRAM CORPORARTE SOCIAL RESPONSIBLE (CSR) DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN PENGARUH YANG BAIK TERHADAP MASYARAKAT (STUDI KASUS PT. PG RAJA

  M Irfanurrozi Imron

• HAMBATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MELAKUKAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA MELALUI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Koperasi Kredit Kosayu TP Kalasan)

  Luh Putu Ayu Meilina Melati Putri Nusa

• URGENSI PENGATURAN MENGENAI PARIWISATA DI KOTA LHOKSEUMAWE

  Muammar Faizul

• ANALISIS YURIDIS PRINSIP PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PASAL 42 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MENGHINDARI PRIVATISASI SUMBER DAYA AIR OLEH SWASTA

  Mukhammad Toha Amin

• PENYELENGGARAAN WARALABA MENGENAI PENGGUNAAN PRODUK YANG MEMENUHI STANDART MUTU OLEH PENYELENGGARA WARALABA

  Nindy Prastuti

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING PADA START UP DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER

  Pangeran Rhaka Helmy

• Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Saksi Yang Disumpah (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Gpr)

  Putri Briliantini Ananiar

• PENERAPAN PASAL 8 ayat (6) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERKAIT UPACARA ADAT RAMBU SOLO (Studi di Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara)

  Reformanto Balebu Singkali

• DISPARITAS PUTUSAN NO. 210/PID.SUS/2016/PN. TPG DAN PUTUSAN NO. 282/PID.B/2016/PN. TPG TERKAIT PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP TERDAKWA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

  Rodli Amiruddin Fahmi

• IMPLEMENTASI MENGENAI LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Penerapan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

  Viyo Marsalena

• PELANGGARAN PASAL 8 AYAT (1) PMK NO. 67/04 /2018 TENTANG PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH PRODUSEN LIQUID VAPE Di KOTA MALANG

  Yusril Mahendra

• PENERAPAN PASAL 4 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN MENGENAI KEWENANGAN OJK DALAM PENILAIAN KEMBALI BAGI DIREKSI BANK DALAM HAL TERDAPAT INDIKASI PERMASALAHAN KELAYAKAN

  Wisnu Dias Pradana

• KONFLIK NORMA TERKAIT HAK IMUNITAS STATE OFFICIALS DAN JUS COGENS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

  Rivaldo Ganti Diolan Siahaan

• PERLINDUNGÐN HUKUM BÐGI DRIVER OJEK ONLINE ÐTÐS PEMUTUSÐN PERJÐNJIÐN SECÐRÐ SEPIHÐK (Kаjiаn Yuridis Perjаnjiаn Kemitrааn PT. Go-Jek)

  Krisnа Аdi Pаrаmа Аrthа

• PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA TERKAIT KEJAHATAN TERORISME LINTAS BATAS NEGERA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

  Angga Catur Prabowo

• PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM REDD+ DI INDONESIA

  Hanan Pavita Ihsani

• ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PENEGAKKAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PENDISTRIBUSIAN HAK ROYALTI MUSIK

  I Made Gede Bagus Agastya Yudhapranata

• PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang )

  Januari Widyawati

• KEPASTIAN HUKUM GREEN BANKING DALAM SISTEM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

  Yessica Latifa

• KONFLIK NORMA TERKAIT HAK IMUNITAS STATE OFFICIALS DAN JUS COGENS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

  Rivaldo Ganti Diolan Siahaan

• KEBIJAKAN FORMULASI DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN DI INDONESIA

  Juan Maulana Alfedo

• URGENSI PENGATURAN SANKSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PASAL 38 DAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

  Cempaka Arumsari

• EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERKAIT PENCEGAHAN MENINGKATNYA KOMUNITAS ANAK JALANAN,GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Studi di Dinas Sosial Kota Malang)

  Muhammad Walid Kurniawan

• IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF (a) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 138 TAHUN 2017 TERKAIT PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI ANTAR SEKTOR PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM KEDIRI SINGLE WINDOW FOR INVESTMENT (Studi di Dina

  Rinalvin Achmad Wiryawan

• PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PASAL 35 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo)

  Alif Mahfira Ramadhan

• REKAMAN GAMBAR ATAU SUARA YANG DIAMBIL SECARA DIAM-DIAM SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK

  Adhiyaksa Panji Alfalah

• PENEROBOSAN DAN PENUTUPAN KONSULAT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KONSULAT CHINA DI HOUSTON AMERIKA SERIKAT)

  Daniel Maradong

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENCURIAN BIASA DENGAN BARANG YANG BERNILAI DIBAWAH Rp. 2.500.000 (Studi Putusan No. 249/PID.B/2017/PN¬.Pli)

  Samuel Remulo Tarigan Sibero

• Upaya Hukum Pembeli Atas Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Kepala Desa Selaku PPAT Sementara Yang Tidak Ditunjuk Badan Pertanahan Nasional

  Bramastyo Endar Santoso

• PENEGAKAN HUKUM PASAL 310 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 PADA PENGEMUDI BECAK MOTOR (STUDI DI UNIT LAKA SATLANTAS POLRES SUMENEP)

  M. Wildan Maulana Akbar

• ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRADER FOREX ONLINE TERKAIT PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

  Dita Diyatmoko

• PENERAPAN PASAL 285 AYAT 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNA KNALPOT RACING (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)

  Ferdinand Joseph Paruhum Situmorang

• ANALISIS KEBIJAKAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA

  Yusni Fitri Mardiana

• KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

  Putri Thania Dewinta

• HAMBATAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

  Andri Setyawan

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENDANAAN JUAL BELI PROPERTI DENGAN SISTEM URUN DANA (CROWDFUNDING)

  Himam Adi Hastowo

• HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM KEGIATAN JASA TITIP BELI

  Putri Sandi Khusnul Rohmah

• BEIJING CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS RELATING TO CIVIL AVIATION SEBAGAI KERANGKA HUKUM BARU DALAM MENCEGAH ANCAMAN KEAMANAN PENERBANGAN SIPIL

  Stephanus Karmel Nugroho Kopong Miten

• DASAR DAN PERTIMBANGAN PENETAPAN USIA DEWASA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

  Ahmad Hilman Tamami