Sarjana Ilmu Hukum, September 2020

Articles

• TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

  Chusnus Tsuroyya

• PELAKSANAAN HUKUM PASAL 40 AYAT (2b) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi di Kementerian Komunikasi dan Informatika)

  Putri Amalia Firdaus

• STATUS HUKUM KARTEL NARKOBA DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

  Revina Ristiana Suryani

• PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KEDIRI DAN KOTA MALANG

  Alvin Rehardian

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYERAHAN HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL (Studi di Apartemen PTA)

  Omar Gifari

• PENERAPAN PASAL 273 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TENTANG JANGKA WAKTU PEMBAYARAN PIDANA DENDA DALAM KASUS KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT)

  Wandha Eldera Fuji Heristianora

• ANALISIS PERTIMBANGAN KAPOLRES DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN PEMBERIAN HUKUMAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM MELANGGAR KODE ETIK KEPOLISIAN ( Studi di Polres Malang Kota )

  Ermiza Fatma

• PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAKU PEMBANGUNAN UNTUK MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMASARAN KEPADA CALON PEMBELI BANGUNAN RUMAH DERET

  Heidy Shania Gisella

• ANALISIS PUTUSAN MA NO. 2221 K/PID/2005 TENTANG KUALIFIKASI PENGIMPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

  Ahmad Fakih Aulia

• KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

  Immanuel Sampetua

• EFEKTIVITAS PASAL 7 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA

  Eka Rahmawati

• URGENSI MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

  Tesya Zuha Wijaya

• PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta)

  Pety Melati Dwirestian

• UPAYA PT. TASPEN (PERSERO) DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI PENCAIRAN KLAIM ASURANSI KEMATIAN FIKTIF

  Cecilia Gita Yohana

• IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT 5 TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN BUKAN ATAS NAMA DEBITUR (STUDI DI BANK PERKREDITAN RAKYAT PADMA KOTA DENPASAR)

  Komang Utista Cahya Otiana

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PEER TO PEER LENDING DARI AKSESIBILITAS IMEI OLEH PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN ASOSIASI FINTECH

  Joshua Meyandra Giffari

• Jaminan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

  Fery Rochmad Ramadhan

• PENERAPAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP JUDI KARTU LENG PADA ADAT MARANGGAP SUKU BATAK (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMATANGSIANTAR)

  Michael Anugerah Purba

• TІNJAUAN YURІDІS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BERKLAUSULA ARBITRASE DALAM PERKARA KEPAILITAN

  Deary Christian Arapenta

• EFEKTIVITAS PASAL 93 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA PEMAKAMAN UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS

  Maulana Dwi Kurniawan

• IMPLEMENTASI PROGRAM BINA LINGKUNGAN DALAM PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-02/MBU/7/2017 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada Bank Sampah Sembada Desa

  Hanisa Ulfa

• STATUS HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) YANG DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH DESA

  Andika Pradana Putra