Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020

Articles

• ANALISA YURIDIS PERTIMBANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENENTUKAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

  A.Rizky Maulidta Ardiana

• URGENSI RÐTIFIKÐSI INTERNÐTIONÐL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ÐLL PERSONS FROM ENFORCED DISÐPPEÐRÐNCE (ICPPED) DÐLÐM UPÐYÐ PERLINDUNGÐN HÐK ÐSÐSI MÐNUSIÐ DI INDONESIÐ

  Аdnаn Dikа Prаwirа Wаrdhаnа

• EFEKTIVITAS PASAL 5 AYAT (1) HURUF d PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT LARANGAN MENGANGKUT BAHAN BERDEBU DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANGKUTAN YANG TERBUKA DI KOTA KEDIRI

  Andre Wijaya

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOSEN TETAP BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Studi Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja)

  Ariska Cesar Divian Candra Kusuma

• ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENGAWASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU TANPA PENGADUAN

  Bagus Zuntoro Putro

• AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MENGABULKAN PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN DI LUAR KEWENANGAN ABSOLUTNYA (Studi Terhadap Putusan Nomor 53/G/2013/PTUN-MDN dan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.BWI)

  Chyndra Supriyanto

• FUNGSI PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

  Dana Ayu Fitrianingrum

• TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP ANAK PERUSAHAAN HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA APABILA MENGALAMI KERUGIAN DALAM RANGKA PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

  Dinar Karunia

• KEDUDUKAN ANAK KANDUNG PENDERITA SINDROM KLINEFELTER MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

  Dinda Delfina

• RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 DAN NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERHADAP PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  Ericha Putri Ramadhani

• IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.07/2020 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PROGRAM-PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KOTA MALANG (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

  Ike Cyntia Putri Santoso

• PENGGUNAAN PERJANJIAN BUNDLING DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERSAINGAN USAHA

  Bella Febriyani Sudarman

• PENERAPAN PASAL 63 POJK NOMOR 12/POJK.01/2017 TENTANG PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN MENGENAI PENGAWASAN KEPATUHAN OLEH OJK TERHADAP BANK UMUM DALAM PENCEGAHAN ALIRAN DANA TERORISME (Studi di Otorit

  Sharissa Chairani Habibaty

• URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS TERBATAS TERHADAP PIMPINAN, PEGAWAI, DAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

  Karna Rediyan Syahputra

• IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (2) HURUF b PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL (Studi Di Perum Bulog Kantor Cabang Malang)

  Lian Christo Sianturi

• PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) DENGAN MITRA USAHA SPBU

  Mardila Dwi Nurlianti

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN MARKET MANIPULATION DI PASAR MODAL (Menurut Ketentuan Pasal 93 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal)

  Marhan Diantoro

• TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBITOR DALAM PENGGUNAAN PAY LATER SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI

  Mufti Fii Diinillah Fachrudin

• BATASAN TANGGUNG JAWAB ATAS KELALAIAN MANAJER INVESTASI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET TERHADAP ASET KEUANGAN YANG DINYATAKAN PAILIT

  Rahma Magfirah

• STÐTUS HUKUM PENGGUNÐÐN CRYPTOCURRENCY SEBÐGÐI ÐLÐT PEMBÐYÐRÐN REMITTÐNCE YÐNG TERINTEGRÐSI DENGÐN SISTEM PENGIRIMÐN UÐNG ÐNTÐR NEGÐRÐ (Studi Kаsus Penggunааn Mаtа Uаng Digitаl Librа Fаcebook)

  Reghia Ghina Nabilla

• PENJÐTUHÐN PIDÐNÐ DIBÐWÐH BÐTÐS MINIMUM KHUSUS PÐDÐ TINDÐK PIDÐNÐ KORUPSI (Ðnаlisis Putusаn Mаhkаmаh Ðgung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011)

  Robby Hasiantara Sirait

• TINDÐK PIDÐNÐ PEMBUNUHÐN ORÐNGUTÐN SEBÐGÐI SÐTWÐ YÐNG DILINDUNGI BERDÐSÐRKÐN PÐSÐL 40 ÐYÐT (2) UNDÐNG-UNDÐNG NO. 5 TÐHUN 1990 TENTÐNG KONSERVÐSI SUMBER DÐYÐ ÐLÐM HÐYÐTI DÐN EKOSISTEMNYÐ (Studi Di Bаlаi Pengаmаnаn Dаn Penegаkаn Hukum LHK Seksi Wilаyаh I Kа

  Ruth Febrianti Sinulingga

• KESESUAIAN ALASAN SUAMI HIPERSEKSUAL DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF a UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

  Sulistyarini .

• ANALISIS PUTUSAN WTO DALAM PЕRKARA ANTI-DUMPING PЕNЕRAPAN DPM OLЕH AS KЕPADA KANADA

  Tirza Irliana Sadhira

• PERBÐIKÐN ÐKIBÐT TINDÐK PIDÐNÐ SEBÐGÐI PIDÐNÐ TÐMBÐHÐN DÐLÐM UNDÐNG-UNDÐNG NOMOR 32 TÐHUN 2009 TENTÐNG PERLINDUNGÐN DÐN PENGELOLÐÐN LINGKUNGÐN HIDUP

  Zulkurnain .

• HAMBATAN PENEGAKAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO (Studi Di Usaha Mikro Makanan dan Minuman Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

  Adi Putra Pardamean Simanullang

• ANALISIS YURIDIS KLASIFIKASI LARANGAN TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM MENURUT PASAL 27 UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Azura Aulia

• ÐLÐSÐN POLISI MENYÐRÐNKÐN KEPÐDÐ KORBÐN UNTUK TIDÐK MELÐPORKÐN TINDÐK PIDÐNÐ CYBER PORN DENGÐN MODUS OPERÐNDI GROOMING (Studi Unit PPÐ Sаt Reskrim Polres Mаlаng)

  Beny Setya Putra

• URGENSI PENGATURAN MENGENAI RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

  Bramantya Bimo Ramadana

• IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TERHADAP PESERTA BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (Studi di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Malang)

  Citra Dewi M

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 87/PID.B/2015/PN.PKJ TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENCURIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 87/Pid.B/2015/PN.PKJ)

  Eli Zakkiyah

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2018/PN.Plg)

  Febri Fitra Kusuma

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 11 AYAT (2) HURUF B PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  Fielsa Kabida Mumtaza

• PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS SESUAI DENGAN AMANAT PASAL 40 AYAT (3) PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Malang)

  Jenny Theresia Tjahyawinata

• PENERAPAN PASAL 36 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PENYIARAN BAGI PELAKU SENI YANG MELANGGAR NILAI-NILAI ETIKA PADA MEDIA PERTELEVISIAN INDONESIA (STUDI DI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT)

  Claudia Rachma Widhiarindra

• PENYITAAN HARTA BENDA SEBAGAI ALTERNATIF UPAYA PAKSA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR RESTITUSI

  Ryаn Ilhаm Fibriаnsyаh

• KEBERLAKUAN HUKUM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Apara

  Laras Eka Niwansari

• PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PERBUATAN DAN/ATAU PERJANJIAN YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN PASAL 50 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Nawangsasi Tasya Shafira

• EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (2) ANGKA (3) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013-2018 (STUDI D

  Sabattini Agustini Limbong

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK GADAI YANG DIJAMINKAN DARI BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KOTA BATAM)

  Tetriana Astanty

• RATIO LEGIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KE PERADILAN

  Violetta Br Sitompul

• TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

  Yordhan Ghalis Dewangga

• STATUS HUKUM PENGGUNAAN SMART CONTRACT DI BIDANG ASURANSI BENCANA ALAM OLEH FINTECH ASING DI INDONESIA

  Amas Paxia Miftakhul Jannati

• PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT

  Afief Adi Dharma

• URGENSI PENGATURAN MENGENAI PRAKTEK PENGHIMPUNAN DANA MELALUI SISTEM INITIAL COIN OFFERING (ICO) DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM

  Via Safira Dewi Nusantari

• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR:19/PRA.PER/2016/PN.SBY TENTANG NEBIS IN IDEM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SAH/TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

  Qoirul Khitam Bastomi

• IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 64/PUU-X/2012 MENGENAI PENGECUALIAN RAHASIA BANK TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI DEPOSAN YANG MENINGGAL DUNIA SETELAH PERCERAIAN

  Satya Aditama

• KEBIJAKAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PE

  Febrina Rosarin

• ORISINALITAS KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

  Dwi Lestari Indah Sari

• KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

  Moh Haris Lesmana

• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor. 32/Pid.B/LH/2019/PN.JMR)

  M Reza Fahmil Hakim

• URGENSI PENGATURAN DISGORGEMENT OF PROFIT DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

  Shalviya Inge Indira

• TINDAKAN PEMBATASAN AKSES INTERNET DITINJAU DARI PASAL 40 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  Juanita Tiffany Putri

• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (Studi Putusan nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, Putusan nomor 178/Pidsus ITE/2015/PT. Bdg, Putusan nomor 1201/K.Pidsus/2016, dan Putusan nomor 324 PK/Pid.sus/2018)

  Andira Aviyanti

• PENERAPAN PASAL 58 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH LEWAT 90 HARI PADA TINGKAT PERSIDANGAN (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi S

  Rahmani .

• IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF (H) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI BISNIS ONLINE (Studi di Wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang)

  Maria Angela Dinda Shintania

• IMPLEMENTASI PASAL 9 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG BANGUNAN GEDUNG TERKAIT PEMBANGUNAN GUDANG (Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang)

  Imam Tanthowi

• ANALISIS UNSUR DI MUKA UMUM DALAM PASAL 156a KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn DAN NOMOR 1537/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr)

  Tito Adi Prabowo

• URGENSI PENGATURAN CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC) DI INDONESIA

  Mochamad Ilham Fatahillah

• PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF

  Rahman Akbar Marasbessy