Sarjana Ilmu Hukum, April 2020

Articles

• KEBIJAKAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI PEATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA TANPA MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN

  Risma Kharismayanti

• RATIO DECIDENDI ATAS PRINSIP SEPARATE LEGAL ENTITY DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERBENTUK PERSERO (Studi Putusan Nomor 142PK/PDT.SUS/2011)

  Adelina Budi Krisnandayu

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT ANJURAN PEMBAYARAN UPAH DAN PESANGON SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN (Studi Putusan Nomor: 44/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst)

  Farhan Ariza Aly Saifuddin

• PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

  Firzi Ramadhan

• TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI AKIBAT KELALAIAN PADA SISTEM APLIKASI PENGIRIMAN BARANG SECARA DIGITAL (Studi Kasus Aplikasi Gojek Milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa)

  Irma Suryani

• IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TERKAIT SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR PRESTASI (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)

  Lili Sekararum Utami

• AKIBAT HUKUM BADAN USAHA BUKAN BERBADAN HUKUM YANG BELUM TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI (PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA)

  Moch Adrio Farezhi

• IMPLEMENTASI PASAL 1 ANGKA 7 TENTANG PERÐTURÐN WÐLIKOTÐ SÐLÐTIGÐ NOMOR 10 TÐHUN 2006 TENTÐNG TÐTÐ CÐRÐ PENGELOLÐÐN EKS TÐNÐH BENGKOK ÐSET PEMERINTÐH KOTÐ SÐLÐTIGÐ (Studi di Kelurahan Kalibening Kota Salatiga)

  Muhammad Audrey Rahadian Rasyad

• AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS SAHAM KARENA KEWARISAN DALAM PERSEROAN TERBATAS TANPA PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS KEPADA PERSEROAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:2845/PDT/2017)

  Nadya Sari

• KEWENANGAN PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DALAM MENERBITKAN SURETY BOND PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN

  Roro Dyah Paripurno

• ANALISIS YURIDIS TERKAIT SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DALAM PUTUSAN KPPU TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER

  Syafira Nadia Putri Gasela

• ANALISIS YURIDIS PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017 TERKAIT PEREKAMAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMILIK MEREK YANG TIDAK BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

  Tiara Krisma Violita

• KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PAILIT DALAM HAL BANK SEBAGAI DEBITOR

  Toshioki Alief Wahyono Putra

• ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NAMA DOMAIN SEBAGAI BENDA DI INDONESIA (Studi Perbandingan Ketentuan Hukum Benda)

  Esterlita .

• TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM BADAN USAHA JOINT OPERATION YANG PAILIT TERHADAP PEMBAYARAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Putusan No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst)

  Vanessa Virgonia

• AKIBAT HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU PELAKSANA TUGAS DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

  Kevin Girsang

• KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MPRS RI NO.XXV/MPRS/1966 TERKAIT PELARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN PAHAM DAN AJARAN KOMUNISME

  Abdul Arif Rifaldy

• IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PIDANA DI ATAS ANCAMAN MAKSIMUM PIDANA YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG (Studi Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/Pn.Bgl)

  Tassha Nica R. Sihotang

• TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KOTA MALANG DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA ( Studi Kasus Sengketa Sumber Air Wendit)

  Yuyun Na'ifatul Aufa

• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BIOSKOP YANG MEMPERTUNJUKAN FILM TIDAK MEMPEROLEH SURAT TANDA LULUS SENSOR (Studi di Lembaga Sensor Film dan Bioskop)

  Indah Luthfiana Dewi