Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020

Articles

• ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MELAKUKAN SITA PERDATA BERDASARKAN PASAL 67 PERATURAN KPPU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

  Hendrikus Andy Leon Theovanus

• PENGAWASAN TERHADAP KEPEMILIKAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TIRTA SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN USAHA WISATA SELAM DI KARIMUNJAWA

  Sesulihing Tyas Pireno

• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT HAK ATAS INFORMASI HARGA MENU MAKANAN BERDASARKAN PASAL 10 HURUF A UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI LARANGAN PELAKU USAHA (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

  Fransiska Br Ginting

• PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN BUDAYA TERKAIT KESENIAN REYOG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo )

  Serlly Ferawati Kurnia Septi

• PENYEDIAAN BAHASA ISYARAT DALAM SETIAP KEGIATAN KEAGAMAAN SEBAGAI BENTUK AKSESIBILITAS PADA SARANA PERIBADATAN

  Dzulkifli Ramadhan Putra

• LARANGAN BUANG AIR KECIL DI JALAN DAN SALURAN (Studi Efektivitas Pasal 5 Ayat (1) Huruf s Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)

  Candra Maulana Abudin

• PENEGAKAN SANKSI PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA IZIN DI PERMUKIMAN KUMUH KOTA MALANG ( Studi Efektivitas Pasal 174 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung )

  Mazarini Maulidia Aizza Udin

• TINJAUAN YURIDIS PASAL 16 AYAT (3) HURUF (I) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 12 TAHUN 2019 TENTANG PELINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

  Alfin Eri Setiatama

• KEWAJIBAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM OLEH PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA MALANG (Studi Efektivitas Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum )

  Taris An Nafi Arafat

• KONSEKUENSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017 TERHADAP PROSES UJI MATERIILPERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG

  Sinta Devi Ambarwati

• PENERAPAN PASAL 127 AYAT 1 huruf (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TNI (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

  Stella M.S. Aritonang

• PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP GURU PELANGGAR PASAL 3 ANGKA 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)

  Rahardika Putra Triawan

• PENERAPAN PASAL 25 PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK STUDI KASUS DI THAMRIN CITY

  Annisa Adelya Serawai

• PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA UNTUK PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

  Nur Aulia Adhyaksari Purnomo

• ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PERKARA TERHADAP PERBUATAN CONCURSUS DALAM KASUS PERSETUBUHAN PADA ANAK

  Muhammad Rafi El Haady

• EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK 03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRA

  Restu Sylvia Mardayanti

• PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  Bellasya Anzelina Putri

• EFEKTIFITAS PASAL 173 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT ALIH FUNGSI MOBIL PRIBADI MENJADI ANGKUTAN UMUM (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan)

  Fakhrin Ridhan Ibrahim

• PELAKÐ…ANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NAÐ…IONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 PAÐ…AL 18 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Ð…IÐ…TEMATIÐ… LENGKAP DI DEÐ…A TUKUM KEСAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAЈANG

  Bagus Himawan

• KEDUDUKAN PERKARA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 232K/TUN/2018 TERKAIT SENGKETA BANI

  Andreas Unjur Pakpahan