Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020

Articles

• UPAYA PEMBELI DALAM MENUNTUT PEMBATALAN DAN GANTI RUGI DARI PIHAK PENGEMBANG SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan Kota Malang).

  Anggia Pratiwi

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR KORPORASI PAILIT ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG MENGALIHKAN HARTA KEKAYAAN KORPORASI PAILIT (Studi Putusan Pengadilan Nomor 04/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN.Niaga Jkt.Pst Juncto Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Jkt.Pst

  Karina Irianti

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi di Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang)

  Nandaini Intan Damaiyanti

• KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA (Studi Kasus Perjanjian Kerja Sama Mudharabah Go Fish Tuban PT Indonesia Berkah Mandiri No:005/IBM/PKS/V/2019 dengan Ir. Sardjono Santoso)

  Mohamad Azmy

• ANALISIS YURIDIS PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERKAIT JAMINAN PENAHANAN ANAK

  Marintan Dyaz Pungkasari

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS RISIKO GAGAL BAYAR DEBITUR DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS E-AGGREGATOR DI INDONESIA

  Puput Brenda Afriyanti

• ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK TENTANG HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE) ANAK SAH

  Afida Noor Aisya

• PERWUJUDAN ASAS KESAMAAN HAK DAN PARIMIRMA SEBAGAI LANDASAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT PATRILINEAL (Studi Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT.DPS dan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT.MDN)

  Rizki Chairi Hidayat

• PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  Izzat Nabelah Ali

• UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Samarinda)

  Myrna Avissa Saputri

• IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP UPAYA PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI

  Rangga Mandala Putera

• PENERAPAN PASAL 4 PBI 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK MENGENAI PENGAWASAN UANG ELEKTRONIK DENGAN SISTEM OPEN LOOP (Studi Di Kantor Bank Indonesia Pusat)

  Licia Christine

• IMPLEMENTASI PASAL 46 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BLITAR TAHUN 2011-2030 (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar).

  Sektio Nugroho

• EFEKTIVITAS PASAL 5 HURUF e PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

  Ahmad Syaifudin

• PENERAPAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES LAMONGAN)

  Regina Solikha Putri

• STATUS HUKUM PEMBENTUKAN PASUKAN ANTARIKSA (SPACE FORCE) OLEH AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP DALAM THE OUTER SPACE TREATY 1967

  Andre RR Panjaitan

• IZIN PENANGKARAN JALAK BALI DI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR (Studi di balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur)

  Muhammad Rafiqi Hibatul Wafi

• EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF D PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP LARANGAN OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA (Studi di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Surabaya)

  Teja Waskita

• IMPLEMENTASI PASAL 24 AYAT (1) HURUF C PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (Studi di Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Sumber Supiturang Kota M

  Andrias Yusrizal

• IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS. ( Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)

  Tajul Aulia

• EFEKTIVITAS PASAL 3 HURUF E PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERKAIT PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi di BPKP Provinsi Lampung)

  Ikhsan Musthafa Makhmud

• PERTANGGUNGJAWABAN DARI PASAL 10 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PERBAIKAN KERUSAKAN JALAN (Studi di Dinas Pekerjaan U

  Ilham Wira Nugraha

• KEWAJIBAN PENETAPAN PEMILIK MANFAAT BAGI KORPORASI BERBENTUK YAYASAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

  William Putra Angkawan

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI DATA PRIBADI OLEH PIHAK TERAFILIASI

  Dary Abiyyu

• BATASAN TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE TERHADAP OBAT TRADISIONAL TANPA SERTIFIKASI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

  Alvio Ilma Nafia

• IMPLEMENTASI PASAL 727 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) (Studi Pada Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara)

  Krishna Gandhi Nabilla

• HAMBATAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI KEMITRAAN

  Saputra Ganulu