Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019

Articles

• EFEKTIFITAS PASAL 10 AYAT (3) HURUF c PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN (Studi Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi)

  Annisa Hartono

• IMPLEMENTÐSI PÐSÐL 378 KUHP TENTÐNG PENIPUÐN YÐNG DILÐKUKÐN PERUSÐHÐÐN TRÐVEL PÐRIWISÐTÐ (Studi Di Kepolisiаn Resort Bаnyuwаngi)

  Muh. Iqbаl Bаnu Septyаwаn

• ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KONTRAK E – COMMERCE DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK

  Nabila Intania Puteri Nurenda

• ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN AKIBAT TINDAKAN ANTI PERSAINGAN DI INDONESIA (Studi Perbandingan di Indonesia dam Amerika Serikat)

  Ghifari Mardhi Muhammad

• IMPLIKASI YURIDIS PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT KEPADA JUAN GUAIDO SEBAGAI PRESIDEN SEMENTARA VENEZUELA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

  Farhan Alex Putra Nasution

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN TERKAIT PERUBAHAN SUKU BUNGA SEPIHAK OLEH PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING

  Sandy Natanagara Heru Putra

• PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TENTANG STATUS HUKUM BENDA AGUNAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN DEBITOR (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 PK/Pdt.Sus-Pailit 2015 Jo. Nomor 157 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 18/Plw.Pailit/2013/PN-

  Hamzah Sigi Firmansah

• STATUS HUKUM PERUSAHAAN MODAL VENTURA ASING DI INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN BAGI PERUSAHAAN STARTUP BERBASIS E-COMMERCE

  Betty Permatasari Jatmika

• EFEKTIVITAS PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT LARANGAN PELAJAR BERADA DI LUAR AREA SEKOLAH PADA JAM PELAKSANAAN PELAJARAN

  Stevan Laksana Putra

• TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM PENGGUNAAN INTERNET BANKING (PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. MALANG)

  Emia Cicioina Sinuraya

• KEABSAHAN PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMENT KEUANGAN KOMODITAS BERJANGKA DI INDONESIA

  Palmira Rotua Simbolon

• DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MEMPERBERAT PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 172 K/Pid.Sus/2016)

  Ryan Kristanto Sulaeman

• IMPLIKASI HUKUM HAK KOMUNAL TERHADAP HAK ULAYAT DESA ADAT (Kajian Atas Pasal 103 UU Desa dan Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/KBPN N0. 10 Tahun 2016)

  Dinda Aisyah

• ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK PENAMBANG DAN PENAMBANG PADA SUMUR MINYAK TUA DI KABUPATEN BOJONEGORO

  Retno Wahyu Nickent Cassy

• ANALISIS YURIDIS SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN ANTARA PEMEGANG HAK MEREK DAN PENGGUNA MEREK PERTAMA (Studi Kasus Putusan MA No. 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015)

  Marissa Ayu Anggraeni

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG TERKENAL TERKAIT PERDAGANGAN BARANG YANG MENGGUNAKAN MEREK TANPA HAK PADA SITUS JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

  Irliananda Cahya Yunita

• EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN (Penelitian di Dinas Pehubungan Kabupaten Lumajang Jawa Timur)

  Defansha Alfando

• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 25/ PUU-XIV/2016 TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KEBIJAKAN DIREKSI BUMD YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

  Rifqi Izzatullah

• TANGGUNG JAWAB TURKI DAN ARAB SAUDI TERHADAP TERBUNUHNYA JAMAL KHASHOGGI DI GEDUNG KONSULAT ARAB SAUDI DI TURKI BERDASARKAN KONVENSI WINA 1963

  Intan Ekaningtyas Journal

• IMPLEMENTASI SANKSI DENDA TILANG ONLINE BAGI PELANGGAR LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

  Rudi Setiawan

• PERLINDUNGAN NASABAH LAYANAN FINTECH ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI TERKAIT TINDAKAN PENAGIHAN PINJAMAN KREDIT

  Sari Octavia