DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERIMA PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN NO. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR)

Abstract

Anak angkat harus dilindungi harkat dan martabatnya. Salah satunya melalui syarat-syarat calon orangtua angkat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengangkatan anak. Dalam penetapan No. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang calon orangtua angkatnya telah mempunyai 3 orang anak sebelumnya. Padahal, ini bertentangan dengan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu calon orangtua angkat seharusnya tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Dalam penyusunan penelitian hukum ini,peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik analisa bahan hukum yang dipakai adalah interpretasi gramatikal. Dasar dan pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 1019/PDT/P/2013/ PN.PBR sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat dengan permasalahan ini, sehingga hakim dapat menemukan sendiri hukumnya. Dan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak tersebut akan lebih terjamin jika ia dirawat oleh orangtua angkatnya daripada dengan ibu kandungnya yang masih belum siap menjadi orangtua.

Kata Kunci: Dasar dan Pertimbangan Hakim, Syarat, Orangtua Angkat, Pengangkatan Anak, Anak Angkat.