PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Authors

  • Tyas Satata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstract

Tyas Satata, Istislam, Indah Dwi Qurbani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: tyassatata0207@gmail.com

 

Abstrak

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan masih beroperasi dengan bebas sampai saat ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan: (1) Mengapa masih banyaknya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode sosio legal dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, buku, kamus hukum, jurnal, dan internet, dan Teknik dalam memperoleh data menggunakan metode observasi serta wawancara di lapangan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa banyak masyarakat Sijunjung yang melakukan kegiatan penamangan emas tanpa izin ini didasarkan atas beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, serta sedikitnya pengawasan dari pemerintah local. Serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Sijunjung yaitu dengan Bupati Sijunjung telah memerintahkan aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan khusus, melakukan penangkapan pelaku usaha kegiatan tambang emas yang tidak memiliki izin, melakukan sanksi administrasi, serta melakukan Razia rutin ke lokasi penambangan emas.

Kata Kunci: penambangan emas tanpa izin, penegakan hukum administrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

 

Abstract

This research discusses the enforcement of administrative law regarding unlicensed gold mining in the Regency of Sijunjung, the Province of West Sumatra. This research topic departed from the growing number of gold mining activities without licenses that remain in operation in the area. Based on the above issue, this research aims to investigate (1) why the number of mining activities without licenses in the Regency of Sijunjung, the Province of West Sumatra is increasing and (2) what measures are taken by the government to minimize unlicensed gold mining activities in the Regency of Sijunjung, the Province of West Sumatra. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary data were obtained from interviews, while the secondary data were garnered from laws, books, the law dictionary, journals, and the Internet. The data were obtained from field observation and interviews. The research results reveal that these unlicensed mining activities are caused by economic factors, poor awareness of the environment, poor knowledge about laws, and poor supervision from the local government. The local government and the Regent of Sijunjung have ordered local authorities to arrest those involved in unlicensed gold mining activities, impose administrative sanctions, and raid the mining sites.          

Keywords: unlicensed gold mining, administrative law enforcement, Regional Regulation of the Regency of Sijunjung.

Published

2024-03-18

How to Cite

Satata, T. (2024). PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT. Brawijaya Law Student Journal. Retrieved from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5756

Issue

Section

Articles