ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI ATAS KARYA CIPTA POTRET YANG DIMODIFIKASI MENJADI DEEPFAKE (Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Authors

  • Kiki Ndari

Abstract

Kiki Ndari, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: kikindari@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas karya cipta potret yang dimodifikasi menjadi Deepfake menurut Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Berdasarkan hasil penelitian Perbuatan modifikasi Karya Cipta Potret tanpa izin dijadikan Deepfake Pornografi pada kasus titan tyra, dan pelajar di kota malang merupakan pelanggaran terhadap Hak moral pada khususnya terkait Hak integritas (right of integrity) ,yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,kemudian pada hasil pembahasan kedua Penulis menganalisis terkait penggunaan potret yang dijadikan deepfake yang dikomersialkan pada channel youtube nyonggrandong,terkait hak ekonomi potret telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,dalam pasal 12 tersebut hanya mengatur terkait larangan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret untuk tujuan reklame atau periklanan. Sedangkan Komersialisasi potret dapat dilakukan tidak sebatas dalam kepentingan iklan maupun reklame,perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelanggaran-pelanggaran Hak Ekonomi yang masih belum dapat dilindungi dan diakomodir dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. perlu ditambahkan ketentuan yang lebih luas dalam pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 terkait makna komersialisasi potret yang bukan hanya untuk kepentingan iklan maupun reklame, tetapi ditambahkan juga untuk kepentingan komersial lain, harus ada persetujuan tertulis dari orang yang dipotret agar hak dari orang yang dipotret tersebut juga terlindungi.

Kata Kunci: Hak Moral, Hak Ekonomi,Deepfake ,Potret

 

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the violation of moral and economic rights regarding a portrait modified as a deepfake according to Article 5 paragraph 1 letter e and Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Using normative-juridical methods, this research reveals that the modification of a pornography deepfake without consent, as in the case of titan tyra and a student in Malang is considered a violation of the moral right especially the right of integrity, as governed in Article 5 paragraph 1 letter e of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research also analyzed the portrait used as deepfake, which was later commercialized on the Youtube of nyonggrandong. Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright only regulates the prohibition of commercial use, copying, announcement, distribution, and/or communication of the portrait for advertisement. The commercialization of a portrait is not only restricted to the advertisement but there should also be a regulation that further governs violations of economic rights that are not accommodated and protected in Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. A more extensive provision needs to be added to Article 12 paragraph (1) of Copyright Law Number 28 of 2014 regarding the meaning of the commercialization of a portrait not only for advertisement, but it must be stated further that this is also for other purposes and that there must be a written consent given by the p

Published

2023-01-04

How to Cite

Ndari, K. . (2023). ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI ATAS KARYA CIPTA POTRET YANG DIMODIFIKASI MENJADI DEEPFAKE (Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Brawijaya Law Student Journal. Retrieved from http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5183