AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DANA ABADI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

Abstract

Bobbi Fadhlillah, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl.  MT  Haryono 169 Malang

e-mail: bobbi_1998@student.ub.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari ke-3 jenis PTN yang ada di Indonesia, hanya PTN-BH lah yang memiliki kemampuan untuk mengelola maupun menghimpun Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan pasal 16 Perpres DAP tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap PTN Satker, PTN-BLU, dan PTN-BH adalah bagi PTN Satker dan PTN-BLU tidak terdapat dampak apapun karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Sedangkan, bagi PTN-BH akibat hukum yang terjadi adalah berlakunya asas “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori” maka Perpres DAP harus tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-19 sehingga dana abadi pendidikan yang hanya diperuntukkan demi pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19.

Kata Kunci: Dana Abadi Pendidikan, Covid-19, Perguruan Tinggi Negeri

Abstract

This research aims to analyze the legal consequence of the use of education endowment funds in universities for the mitigation of the Covid-19 pandemic as governed by the Law regarding Covid-19 policies. The research results indicate that of the three types of state universities in Indonesia, only the universities as legal entities are capable of managing education endowment funds pursuant to Article 16 of the Presidential Regulation concerning Education Endowment Fund. The legal consequence is that the Universities under the ministry’s working unit and universities of the Public Service Agency are not affected because they do not have any capacity to manage education endowment fund, while the legal consequence of universities of legal entities is “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori”. Thus, the Presidential Regulation concerning Education Endowment Funds must comply with Law concerning Covid-19 Policies, implying that education endowment funds are also open for another use for the implementation of the Law concerning Covid-19 Policies.Keywords: Endowment fund, covid-19, Public Universities.

Keywords : Endowment Fund for Education, Covid-19, State Universities