ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DENDA OLEH KPPU DALAM KETERLAMBATAN NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN SAHAM

Abstract

Zakiyah Hanafi Puteri, Sihabudin, Ranitya Ganindha

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: zakiyah.hanafi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi denda administratif yang diberikan oleh KPPU kepada Pelaku Usaha yang melanggar dalam keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham serta mengetahui perbandingan hukum notifikasi merger di Korea Selatan dengan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuiridis Normatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Perbandingan. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis yuridis dalam penerapan pengenaan sanksi denda administratif dalam keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham oleh KPPU. (2) Bagaimana perbandingan hukum notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham di Korea Selatan dengan di Indonesia. Majelis Komisi dalam memberikan jumlah besaran denda tidak hanya semata-mata melihat ketentuan peraturan perundang-undangan saja, namun juga melihat dari pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Salah satu pertimbangan yang biasanya digunakan oleh Majelis Komisi adalah dengan melihat jumlah besaran aset yang dimiliki oleh terlapor. Besaran aset yang menjadi acuan Majelis Komisi dalam memberikan sanksi denda sebisa mungkin ingin menerapkan asas keadilan, karena melihat jumlah aset yang dimiliki oleh terlapor dapat mencegah Majelis Komisi dalam menjatuhkan besaran sanksi denda yang sekiranya dapat melebihi dari jumlah aset yang ada. Di Korea Selatan sistem notifikasi yang diterapkan sama dengan Indonesia, namun walaupun sistem yang digunakan sama, terdapat perbedaan diantara kedua peraturan yang diterapkan dalam kedua negara tersebut dimana menimbulkan perbedaan akibat hukum dengan Indonesia, seperti ditemukan dalam ketentuan jumlah besaran batas nilai aset bagi pelaku usaha yang wajib melakukan post notification, serta terdapat pula perbedaan dari jumlah sanksi denda administratif yang diberikan bagi para pelaku usaha yang telat atau tidak melakukan notifikasi.

Kata kunci: Sanksi Denda, Pengambilalihan Saham, Notifikasi, KPPU

ABSTRACT

This research aims to find out how a fine is imposed as a sanction by Business Competition Supervisory Commission (henceforth referred to as KPPU) on a business person committing a violation regarding stock acquisition notification and to find out the legal differences between the merger notification in South Korea and Indonesia. With normative-juridical methods and statutory and comparative approaches, this research aims to find out (1) the juridical analysis of the imposition of a fine as an administrative sanction by the KPPU in the case of delayed stock acquisition notification and (2) the legal comparisons between the notification of merger, amalgamation, and acquisition of stock in South Korea and those in Indonesia. The amount of fine imposed is not only determined by the KPPU from the perspective of laws but it is also considered based on non-juridical and juridical aspects. For example, the asset also becomes the consideration for the KPPU to determine the amount of fine imposed. Considering the asset of the reported person concerned is essential for the sake of justice and to avoid the likelihood of imposing the fine with the amount exceeding the value of the asset owned. Korea applies a similar notification system to that in Indonesia, but these two systems also show some differences in legal consequences between the two in terms of the limit of the values of assets of the business person who is required to give post n