PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA (BPRSR) (Studi di Polsek Godean Yogyakarta)

Authors

  • Dian Pertiwi Suprapto

Abstract

Dian Pertiwi Suprapto, Nurini Aprilianda, Alfons Zakaria

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

e-mail: dianps@student.ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis alasan penyidik menitipkan Anak ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta serta untuk memahami dan menganalisis kesesuaian penitipan Anak yang dilakukan oleh penyidik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, yang dimana data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara berlandaskan purposive sampling. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa alasan penyidik menitipkan Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama proses penyidikan yakni tindak pidana yang dilakukan oleh Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, jumlah penyidik Anak yang terbatas sehingga pemberkasan membutuhkan waktu yang lama, serta penitipan sebagai alternatif agar Anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Penitipan Anak oleh penyidik masih belum sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan tidak terdapat status penitipan Anak, penitipan Anak di LPKS yang dilakukan hanya jika tidak terdapat Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) serta jangka waktu penitipan Anak yang lebih lama dari penahanan yang bertentangan dengan asas-asas yang telah diatur dalam sistem peradilan pidana anak yakni asas keadilan, asas kepentingan terbaik bagi anak serta asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir.

Kata Kunci: Penitipan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik, Kesesuaian

 

ABSTRACT 

This research aims to understand and analyze the reasons for the enquirer leaving the child as a young offender in the custody of Teenage Protection and Social Rehabilitation Agency (henceforth referred to as BPRSR) Yogyakarta and to understand and analyze the relevance of leaving the child in the custody of the agency for childcare by the enquirer as in law Number 11 of 2012 concerning Judicial System of Juvenile Crime. This research employed socio-juridical methods with primary and secondary data. The primary materials were obtained from interviews using purposive sampling. The research results conclude that leaving the child in the agency is due to the rising concern in society and limited availability of enquirers for young offenders so filing can take time. This approach is also intended to ensure that the child concerned does not run away, does not remove evidence, and does not reoffend. The research results conclude that leaving the child in the custody of the agency does not comply with the provision required by Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime since there is no status of the child in custody. This custody may take place if there is no specific facility for children and Temporary custody for children. Moreover, the custody may also be due to a longer period of custody than the detention period, which contravenes the principles outlined in the judiciary system of juvenile crime. These principles involve justice, the best interest of the child, and the seizure of freedom as the last resort.

Keywords: child custody, the judicial system of juvenile crime, enquirer, relevance

Published

2022-11-01