KESESUAIAN INDIKATOR PENENTUAN PEMBATASAN IMPOR BAN TRUK PADA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN DENGAN PRINSIP PENGATURAN SAFEGUARD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Abstract

Amrisar Yustitio Adhi, Hanif Nur Widhiyanti, Shanti Riskawati

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

e-mail: amirisaryustitio@gmail.com

ABSTRAK

Harga ban truk dalam negeri yang terlalu tinggi membuat banyak pengusaha truk yang membeli ban di distributor China atau melalui forwarder. Dari diterbitkannya Permendag dari 2016 hingga 2021, sehingga para importir dan pengusaha truk yang mengetahui permasalahan tersebut masih tetap memasukkan ban truk ke Indonesia melalui penimbunan barang di PLB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan indikator kesesuaian penentuan pembatasan impor ban truk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 77 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Ban dengan prinsip pengaturan safeguard dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Dan untuk menganalisa implikasi yuridis perbedaan indikator ketentuan pembatasan impor dengan prinsip pengaturan safeguard dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Pendekatan penelitian yang dikenakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach). Bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk menemukan data terbaru mengenai ketentuan dalam prinsip pengaturan safeguard yang sesuai dengan perdagangan internasional adalah melalui pengumpulan dari berbagai informasi terkait menggunakan Teknik studi kepustakaan (library research). Metode analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan Deskriptif Analisis. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mendiskripsikan objek kajian yang dianalisis. Hasil menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian indikator penentuan pembatasan impor ban truk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Ban dengan prinsip pengaturan safeguard dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Implikasi hukum yang ditimbulkan adalah negara lain dapat tidak terima atas tindakan yang dilakukan Indonesia mengenai penerapan pembatasan impor ban yang sudah dilakukan sejak 2016 yang kurang transparansi dan terkesan dilakukan rahasia karena tidak dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Impor, Ban Truk, dan Hukum Perdagangan Internasional

ABSTRACT

This research departs from the high demands for truck tyres domestically, in which it is vital to regularly change tyres as part of the need of customers. On the other hand, truck businesses have been affected by the increasing prices of local tyres and the discontinuance of radial tyres. As a consequence, the people concerned have to import radial tyres from forwarders through Bonded Logistic Centre since local producers are not capable of producing radial tyres for trucks. Following the enforcement of Regulation of Trade Minister Number 77/M-DAG/PER/11/2016 concerning Provisions of Tyre Import, the government, surprisingly, restricts tyre imports to avoid surges in imported tyres, and, thus, this matter has to refer to the safeguard principle allowed by WTO. However, the majority of tyres used are not manufactured in Indonesia and are used in real sectors, and the local manufacturers can only produce 8% of the market need or about 250,000 pairs of tyres. This research aims to analyze the relevant indicators to restrict the import of tyres for trucks as in Regulation of Trade Minister Number 77 of 2016 concerning Provisions of Tyre Import with the safeguard principle from the perspective of international trade law and its implications. With normative-juridical methods, this research concludes that Regulation of Trade Minister Number 77 of 2016 is not relevant to the safeguard principle. This irrelevance could lead to a lawsuit filed by another country if it assumes that the national policy set by Indonesia puts the country as an aggrieved party. In other words, Indonesia should set the regulation according to international law rules (GATT 1947 and Agreement on Safeguard) and measures need to be taken in response to the safeguard implementation irrelevant to international trade principles.

Keywords: import restriction, imported truck tyres, safeguard, international trade