PELAKSANAAN PENEGAKAN SANKSI PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

Abstract

Sinta Lestari, Budi Santoso, Syahrul Sajidin

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang

e-mail: lsinta06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan sanksi pidana terhadap pengusaha/pemberi kerja yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulakan bahwa penegakan sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan tindakan represif yustisial sebagai langkah terakhir apabila tindakan preventif edukatif dan tindakan represif non yustisial tidak berhasil. Pengawasan tanpa adanya ancaman hukuman atau tindakan hukum akan melemahkan kredibilitas fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Apabila Pengawasan Ketenagakerjaan hanya memiliki fungsi sebagai pemberi nasihat, maka Pengawas Ketenagakerjaan akan kehilangan otoritasnya. Pada saat yang bersamaan, pengawasan tanpa saran akan menjadi sangat legalistik dan akan menemui banyak ketakutan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai perbuatan yang termasuk tindak pidana beserta sanksi pidana apabila ada yang melanggar, tetapi penegakan hukum ketenagakerjaan melalui sanksi pidana oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau sekaligus sebagai PPNS dilakukan secara Restorative Justice sedangkan pemberlakuan atau penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterapkan secara Ultimum Remedium. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sifat pidananya imperatif atau memiliki daya paksa dan telah memenuhi asas legalitas, sehingga ketika ada perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tersebut maka upaya penyidikan mulai dilakukan, diikuti dengan penuntutan dan proses peradilan pidana. Namun, sebelumnya harus tetap mengedepankan tindakan preventif edukatif dan/atau represif non yustisial.

Kata Kunci: Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan, Sanksi Pidana, Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

This research aims to analyze the enforcement of criminal sanctions imposed on employers/companies allegedly committing crimes regarding employment. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Research data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that the enforcement of criminal sanctions in employment is a repressive judicial measure to be taken as the last step when preventive educative and repressive and non-judicial measures do not work. Supervision without any punishment or legal action will just weaken the credibility of the function of advisors, leading to disappearing authority. Similarly, supervision without any recommendations can be very legalistic and it will lead to fear. Law Number 13 of 2003 concerning Employment governs criminal offenses and sanctions imposed on violators, but the law enforcement in employment involving criminal sanctions imposed by employment supervisors and/or as an enquirer represented by a civil servant (PPNS) considers restorative justice, while sanction enforcement or imposition in Law Number 13 of 2003 concerning Employment is implemented according to Ultimum Remedium. The criminal provision set forth in Law Number 13 of 2003 concerning Employment is imperative and poses legal force; it meets legality principle, meaning that any indications relevant to what is set forth in law articles will lead further to inquiries, followed by a court trial, and preventive educative and/or repressive non-judicial remain to be prioritized.

Keywords: criminal offenses in employment, criminal sanctions, employment supervision and/or enquirer represented by a civil servant.