PENGATURAN ANTI-SLAPP SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM PARTISIPASI PUBLIK

Abstract

Nindyah Lintang Saraswati, Faizin Sulisto, Ladito Risang Bagaskoro

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang 65145

e-mail: nindyahlintang@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan, (1) Bagaimana kondisi dan pengaturan hukum Anti-SLAPP di Indonesia? (2) Bagaimana rekomendasi model pengaturan hukum mengenai Anti-SLAPP yang dapat diterapkan di Indonesia?. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis melakukan penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis dan diinterpretasikan terhadap norma hukum yang telah di sistematisasi dan klasifikasi. Lalu, dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Indonesia telah memiliki pengaturan hukum mengenai Anti-SLAPP, antara lain Pasal 66 UUPPLH dan SK KMA Nomor:36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Namun, kedua pengaturan tersebut tidak bersifat komprehensif sebab terdapat kelemahan baik dari segi substansi, seperti belum diatur definisi, karakteristik bahkan mekanisme penanganan terhadap tindakan yang teridentifikasi sebagai SLAPP secara jelas dan baku. Tidak hanya itu, adanya pertentangan antar pengaturan hukum, khususnya substansi Pasal 66 UUPPLH dengan Pasal 162 UU Minerba. Hal tersebutlah dapat menjadi celah terjadinya tindakan yang tak patut dipidana atau dijerat hukum kepada pembela HAM dan/atau Publik; (2) Rekomendasi model pengaturan hukum mengenai Anti-SLAPP berdasarkan perbandingan dengan negara bagian Amerika Serikat (California) dan Filipina adalah mekanisme special motion to strike dan summary hearing. Mekanisme tersebut dapat menjadi acuan negara Indonesia dalam melakukan terobosan baru dengan cara reformulasi hukum berupa perbaikan dan/atau menyusun peraturan perundang-undangan yang baru berupa Peraturan Pemerintah (PP), dimana akan mempermudah aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi suatu perkara SLAPP dan terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kata kunci: Anti-SLAPP, Perlindungan Hukum, Partisipasi Publik

ABSTRACT

This research investigates two problems: (1) How is Anti-SLAPP regulated in Indonesia? (2) what recommendation can be considered for the regulation concerning Anti-SLAPP as applied in Indonesia? With normative-juridical methods requiring primary and secondary legal data, the research data were analyzed and interpreted in line with systematic and classified legal norms before they were further compared to the theories and the principles of law contributed by experts. The research results reveal that (1) Indonesia has set the regulation concerning Anti-SLAPP, especially in Article 66 of UUPPLH and SK KMA Number 36/KMA/SK/II/2013 concerning the Enforcement of the Guidelines of Environmental Problems Handling, but these two regulations are not comprehensive due to the shortcomings in terms of the substance such as the absence of the regulation regarding the definition, characteristics, and the mechanism of the handling of the cases that have been clearly identified as SLAPP. Moreover, the disharmony of the substances in Article 66 of UUPPLH and Article 162 of Mineral and Coal Law can leave a loophole for an inappropriate act that may be subject to punishment or sentencing for those fighting for human rights and/or public; (2) the recommendation of the model of law regarding anti-SLAPP according to the comparison with California as the state in the US and the Philippines involves the special motion to strike and summary hearing. These mechanisms can serve as references for Indonesia in doing breakthroughs by reformulating the law, changing the legislation, and/or drafting new legislation in the form of Government Regulation. These breakthroughs are expected to ease the identification of SLAPP cases conducted by law enforcers and to realize the principles of efficient, simple, and affordable litigation.

Keywords: Anti-SLAPP, legal protection, public participation