ANALISIS YURIDIS PERALIHAN KEWENANGAN PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DARI PEMERINTAH KEPADA PRESIDEN

Abstract

Muhammad Hanif Alfarisi, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: mhalfarisi@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Penulis mengangkat tema berjudul Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Dari Pemerintah Kepada Presiden. Penulis mengambil tema ini dikarenakan adanya pembentukan Undang-Undang baru oleh para pembentuk undang-undang yakni, “Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”. Pasal 12 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa, perubahan APBN dapat dilakukan berdasarkan peraturan presiden bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sehingga menimbulkan konflik norma. Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penyelesaian konflik norma yang terjadi dapat diselesaikan dengan menggunakan asas lex superior derogate legi inferior. Penyelesaian konflik norma tersebut diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari penyelesaian konflik norma tersebut adalah bahwa pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 dinyatakan tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Konflik Norma, Keuangan Negara

ABSTRACT

This research studies the juridical analysis of shifting authority in changing details of the state budget from the government to the President. This research topic departs from the enactment of Law Number 2 of 2020 concerning the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning Policies of State Finance and Financial System Stability as a Mitigation of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or as a defense against possibilities threatening national and/or financial system stability enacted to Law. Article 12 Paragraph (2) of Law states that the change in the State Budget can be made according to Presidential Regulation, contravening Article 23 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and this contravention sparks conflict of norms. With a statutory approach, this research concludes that conflict resolution can refer to the principle of lex superior derogate legi inferior. The settlement has to go through judicial review at Constitutional Court. The legal consequence of this conflict resolution is that Article 12 Paragraph (2) of Law Number 20 can be declared invalid since it contravenes the provision of Article 23 Paragraph (1) of the 1945 Constitution.

Keywords: juridical analysis, conflict of norms, state finance