IMPLIKASI HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) NOMOR 2397 TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN NUKLIR, SENJATA KIMIA, DAN BIOLOGI TERHADAP KOREA UTARA

Abstract

Muhammad Kevin Veda Kusuma, Adi Kusumaningrum, Yasniar Rachmawati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail: kevinveda@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 Tahun 2017 dan untuk mengetahui akibat hukum atas Ketidakpatuhan Korea Utara dalam tindakan Pengembangan Senjata Nuklir dan Rudal Balistik. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normative. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Implikasi Hukum Penerapan “Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 Tahun 2017” bahwa “resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB memiliki sanksi pada perekonomian Korea Utara, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah ekspor dan impor antara Korea Utara dan Cina, dan terjadi kenaikan harga bahan bakar di Korea Utara sebagai akibat sanksi larangan ekspor produk minyak serta terjadi penurunan jumlah pendapatan ekspor Korea Utara sekitar $ 1 miliar dari $ 3 miliar”. Sedangkan akibat hukum dari penerapan resolusi tersebut, antara lain terdiri dari empat bidang yaitu bidang ekonomi, politik, pertahanan dan kerjasama internasional. Implikasi hukum lainnya adalah, selain penerapan sanksi, diskusi dengan Korea Utara tentang denuklirisasi harus terus berlanjut, terutama yang dimulai oleh AS dan Korea Selatan.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Resolusi, PBB, Nuklir, Rudal Balistik

ABSTRACT

This research aims to investigate and analyze the legal implication of the issuance of the United Nations Security Council Resolution Number 2397 of 2017 and to find out the legal consequences of disobedience of South Korea regarding the development of nuclear weapons and ballistic missiles. This research employed statutory and case approaches and normative-juridical methods, revealing that the resolution issued by the United Nations Security Council leaves