ANALISIS PENGATURAN SAFE HARBOR POLICY BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INTERNET OLEH PENGGUNA

Abstract

Dimas Pasha Hafidz, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

e-mail : dimaspashahafidz@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat dibebankan tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna dalam sistem elektroniknya. Untuk melindungi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dari kesalahan yang tidak dilakukannya, maka penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat dilindungi melalui Safe Harbor. Safe Harbor adalah pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik lingkup privat jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan safe harbor di Indonesia sudah melindungi penyelenggara sistem elektronik secara maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan safe harbor belum melindungi penyelenggara sistem elektronik secara maksimal dikarenakan adanya ketidaklengkapan norma safe harbor pada Permenkominfo 5/20. Bentuk ketidaklengkapan tersebut adalah perlindungan hanya diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik user generated content, syarat pembatasan yang diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik masih terlalu luas dan frasa "dapat dibebaskan" tidak memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara sistem elektronik.

Kata Kunci : Safe Harbor, Tanggung Jawab, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Hak Cipta.

ABSTRACT

Private electronic system providers are subject to liability regarding copyright infringement by users in their electronic systems. To protect the electronic system on a private scope from any mistakes not made, the providers of the private electronic system can be protected via safe harbor. Safe harbor limits the liability of the providers if they meet the requirements outlined in Article 11 of the Minister of Communication and Information Number 5 of 2020 concerning Private electronic System Providers. This research aims to analyze whether the regulation of safe harbor in Indonesia optimally protects the electronic system providers.

The research results show that the regulation concerning safe harbor does not optimally protect the providers concerned due to incompleteness of the norm of the safe harbor as in Permenkominfo 5/20. This incompleteness is related to the protection provided for the providers of the electronic system of user-generated content, and the requirements of the limitation given to the providers are deemed to be too general. Moreover, the phrase “exempt from” does not give any legal certainty to the providers concerned.

Keywords: Safe Harbor, Liability, Private Electronic System Providers, Copyright