KEPASTIAN HUKUM PENGGOLONGAN KEJAHATAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI TINDAK PIDANA TERORISME

Authors

  • Monnachu Wemonicha Lovina

Abstract

Monnachu Wemonicha Lovina, Bambang Sugiri, Ardi Ferdian.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jalan MT Haryono No. 169, Malang

e-mail: monnachuwl@ub.ac.id

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mengenai kepastian hukum penggolongan kejahatan perusakan lingkungan hidup sebagai “tindak pidana terorisme” berdasarkan ketetapan Pasal 10 Undang-Undang Terorisme. Pasal tersebut memberikan peluang pemidanaan terhadap kejahatan perusakan lingkungan hidup, namun hingga saat ini masih belum terdapat kejelasan tentang kepastian hukumnya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat dua permasalahan hukum, yaitu: (1) “ Apakah kejahatan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme berdasarkan ketetapan Pasal 10 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?”; dan (2) “Apakah penggolongan kejahatan perusakan lingkungan hidup sebagai tindak pidana terorisme akan mempengaruhi efektivitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan perusakan lingkungan hidup?”. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa kejahatan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana terorisme” berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Terorisme atau dengan istilah lain yakni terorisme lingkungan. Penggolongan tersebut didasarkan kepada 5 (lima) alasan utama, di antaranya ialah berdasarkan fakta bahwa kejahatan perusakan lingkungan hidup dapat disetarakan dengan kejahatan luar biasa dan “tindak pidana terorisme” tidak harus bermuatan unsur politik. Penggolongan tersebut juga akan menjadikan upaya preventif dan represif atas kejahatan perusakan lingkungan hidup semakin efektif karena akan berpengaruh pada pelibatan BNPT dan APH terkait lainnya seperti PPNS KLHK yang menjadikan upaya penanganan kejahatan semakin terfokus. Penggolongan tersebut akan semakin menjamin kepastian perlindungan hukum dan keadilan, baik bagi masyarakat ataupun bagi lingkungan hidup.

Kata Kunci: Penggolongan, Kejahatan, Lingkungan Hidup, Terorisme Lingkungan

 

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the legal certainty in the categorization of environmental destruction as an act of terrorism according to Article 10 of Law concerning Terrorism. This article serves as the basis for criminalizing the act of environmental destruction but without any clear legal certainty. This research studies: (1) can environmental destruction be categorized as an act of terrorism? And (2) will this categorization affect the efficacy of prevention of environmental destruction? With normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, this research reveals that environmental destruction can be deemed to be an act of environmental terrorism according to Article 10 of Law concerning Terrorism. This crime, based on one of the five main reasons, is categorized as an extraordinary crime and it should not involve any political tendency to be categorized as an act of terrorism. This categorization should make preventive and repressive measures regarding this destruction more effective since it will involve BNPT and other related APH such as PPNS KLHK that make criminal handling more focused. This categorization will guarantee the certainty of legal protection and justice for both the members of the public and the environment.

Keywords: categorization, crime, environment, environmental terrorism

Published

2022-06-10

Issue

Section

Articles